KBRN, Tanjungpinang: Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual seperti merek dagang, hak cipta, desain industri, paten, dan indikasi geografis.

Sayangnya, kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terhadap pentingnya mendaftarkan karya atau produk mereka masih tergolong rendah. Banyak karya kreatif lokal yang belum dilindungi secara hukum, sehingga rawan ditiru bahkan diklaim pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dikutip dar https://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual, HKI adalah aset penting yang perlu dilindungi. Kreativitas dan inovasi harus mendapat perlindungan hukum. Dengan mendaftarkan HKI, pelaku usaha bisa memperoleh pengakuan sah atas karya mereka, sekaligus membuka peluang komersialisasi yang lebih luas.

Pendaftaran HKI juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Produk dengan merek yang telah terdaftar lebih mudah dikenali dan dipercaya konsumen. Hak paten atau desain industri pun bisa menjadi sumber pendapatan tambahan jika dilisensikan kepada pihak lain.

Salah satu contoh sukses datang dari pengrajin batik lokal yang telah mendaftarkan motif khas daerahnya sebagai kekayaan intelektual. Kini, motif tersebut menjadi identitas daerah dan tidak dapat digunakan sembarangan oleh pihak luar tanpa izin resmi.

Pemerintah daerah dan instansi terkait terus mendorong literasi HKI melalui pelatihan, fasilitasi pendaftaran gratis, hingga pendampingan hukum bagi pelaku ekraf dan UMKM. Tujuannya agar setiap karya kreatif masyarakat terlindungi dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.