KBRN, Tanjungpinang: Kondisi keuangan Kota Tanjungpinang saat ini sangat berpotensi mengalami tunda bayar puluhan Miliar. Diperkirakan jumlah tunda bayar ini besarannya mencapai Rp82 Miliar.

Kondisi ini akan berdampak pada kerjasama yang dilakukan Pemko Tanjungpinang kepada pihak ketiga. Pasalnya tunda bayar ini akan berdampak pada pekerjaan fisik, non fisik, bahkan menyasar pada perjalanan dinas.

Hal ini pun dibenarkan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat yang menyampaikan adanya tunda bayar di Pemko Tanjungpinang. Meskipun begitu dirinya masih enggan untuk menyebutkan angka pasti tunda bayar yang ada di Pemko Tanjungpinang.

"Perkiraan saya potensi ada, tapi angka pasti di BPKAD," ujar Zulhidayat, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya ada banyak penyebab terjadinya tunda bayar di Pemko Tanjungpinang, salah satunya adalah proyeksi kurang bayar dana bagi hasil migas dari pemerintah pusat.

"Kita memproyeksikan berdasarkan tahun lalu (2023), kita mendapatkan Rp68 Miliar, tahun 2024 tidak sampai segitu, selisih sekitar Rp2 miliar," ujarnya.

Selain itu juga diakuinya realisasi PAD juga tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar Rp133 Miliar dalam APBD tahun 2024. Dan untuk pembayaran pekerjaan tunda bayar itu akan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).