Wahyu Desak Pembangunan Pulau Pekajang, Tegaskan Kedaulatan Wilayah

KBRN, Tanjungpinang: Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menggenjot pembangunan di Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga. Pulau Pekajang adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Desakan ini bukan tanpa alasan, menurut Wahyu, pembangunan pulau tersebut merupakan langkah krusial dalam menegaskan pengakuan Pemprov Kepri. Bahwa Pulau Pekajang adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Wahyu menjelaskan bahwa Pulau Pekajang saat ini sangat membutuhkan perhatian serius dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi laut. Kondisi infrastruktur yang belum memadai di pulau terdepan ini menjadi sorotan utama, mengingat pentingnya aksesibilitas dan fasilitas dasar bagi masyarakat setempat.

“Saya meminta pemprov melakukan pembangunan, karena selama satu periode belum ada pembangunan di Pekajang,” kata Wahyu Wahyudin kepada RRI, Senin (23/6/2025).

Anggota dewan ini tidak hanya berhenti pada desakan, tetapi juga memberikan harapan besar. Ia berharap pembangunan di Pulau Pekajang dapat dilaksanakan secara bertahap. Wahyu Wahyudin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Kepri dengan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk merealisasikan pembangunan ini.

“Lokasinya dekat Babel, jangan sampai nanti diakui provinsi lain wilayah kita,” ujarnya.

Target waktu yang ditetapkan pun jelas, Wahyu berharap agar pembangunan dapat dimulai paling lambat tahun depan. Percepatan pembangunan ini dinilai vital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Pulau Pekajang dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

“Disana sudah ada lebih kurang 500 KK, pembangunan ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.

Permintaan Wahyu Wahyudin ini menggarisbawahi urgensi perhatian terhadap pulau-pulau terdepan. Pembangunan di Pulau Pekajang bukan hanya tentang infrastruktur fisik, melainkan juga simbol penguatan kedaulatan dan keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah perbatasan.

“Ini adalah langkah konkret mewujudkan janji pembangunan yang merata dan berkeadilan,” ucapnya.

Desakan ini diharapkan menjadi dorongan bagi Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga untuk segera menyusun rencana aksi. Kolaborasi yang sinergis antara kedua belah pihak akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Pulau Pekajang, memastikan warga di sana merasakan dampak positif dari keberadaan pemerintah.

“Pembangunan di Pulau Pekajang akan menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kepri dalam menjaga dan membangun setiap jengkal wilayahnya,” katanya, mengakhiri.