Sejarah Panjang Pos Indonesia sejak 1746

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Di usia ke 280 tahun, Pos Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Perjalanan tersebut dimulai pada 26 Agustus 1746, ketika Kantor Pos pertama didirikan di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta, oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff.

Di kutip dari posindonesia.co.id, pendirian Kantor Pos Batavia bertujuan untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk. Terutama bagi para pedagang yang berhubungan dengan kantor-kantor di luar Jawa serta masyarakat yang bepergian dari dan menuju Negeri Belanda.

Empat tahun kemudian, Kantor Pos Semarang didirikan untuk memperlancar hubungan pos antara Batavia dan Semarang sekaligus mempercepat pengiriman surat. Rute perjalanan pos pada masa itu melewati Karawang, Cirebon, dan Pekalongan.

Perkembangan layanan pos terus berlanjut hingga pada 1875 dinas pos disatukan dengan dinas telegrap dengan nama POSTEN TELEGRAFDIENST. Pada 1877, layanan pos di Indonesia juga tercatat menjadi bagian dari Union Postale Universelle atau UPU yang memperkuat hubungan pengiriman surat dan barang secara internasional.

Setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan penting pada 27 September 1945 ketika Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT dari militer Jepang. PTT kemudian secara resmi menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia, dan peristiwa tersebut diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti POSTEL.

Seiring perkembangan zaman, kelembagaan Pos Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari Perusahaan Negara Pos dan Giro pada 1965, kemudian menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro pada 1978. Selanjutnya, pada 20 Juni 1995, statusnya berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero).

Kini, Pos Indonesia terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dengan ribuan kantor pos dan titik layanan yang saling terhubung, Pos Indonesia tidak hanya mempertahankan fungsi pelayanan pos, tetapi juga terus mengembangkan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital.