RRI.CO.ID, Lingga - Pemerintah Kabupaten Lingga memastikan kesiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat setelah berkoordinasi dengan Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian PUPR. Koordinasi ini membahas detail teknis survei lokasi dan kelengkapan persyaratan pembangunan.

Pembahasan dilakukan secara daring antara Pemkab Lingga dan Satker PPS Provinsi Kepulauan Riau. Fokus utama pertemuan ini adalah percepatan pembangunan fasilitas pendidikan berasrama yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Pemerintah daerah memaparkan kondisi fisik lahan, aksesibilitas, serta dokumen pendukung yang telah disiapkan. Hampir seluruh persyaratan administratif dan teknis dinyatakan siap untuk ditindaklanjuti.

Ketua Satker PPS Kepri, Riduan Kristian, menilai Kabupaten Lingga aktif dan responsif dalam memenuhi kebutuhan perencanaan. Ia menyebut proses verifikasi digital telah berjalan dan pembangunan ditargetkan dapat dimulai tahun ini.

"Untuk proses verifikasi digital telah berjalan dan pembangunan ditargetkan dapat dimulai tahun ini," kata Riduan, Senin, 19 Januari 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Armia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar tahapan pembangunan tidak terhambat. Ia juga meminta perhatian khusus pada ketersediaan jaringan telekomunikasi di lokasi pembangunan.

"Dukungan ini diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan hingga operasional sekolah," kata Armia.

Wakil Bupati Lingga, Novrizal menilai seluruh tahapan persiapan telah berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah menunggu tahapan survei lapangan sebagai langkah lanjutan sebelum pembangunan fisik dimulai.

"Kita menunggu survei lapangan sebagai langkah lanjutan sebelum pembangunan fisik dimulai," ujar Novrizal.

Pemerintah Kabupaten Lingga menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat terealisasi pada 2026. Sekolah ini diharapkan memperluas akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Lingga.