KBRN, Tanjungpinang: Personil Koramil 07/Tambelan, melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Pendamping Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dari Kab. Bintan dan perengkat desa Tambelan lainnya. Komsos dilakukan untuk permasalahan penyediaan lahan pembangunan KDKMP.

Personil Koramil 07/Tambelan, Peltu M. Hasanuddin mengatakan, sesuai petunjuk komando atas alokasi 80.000 unit bangunan KDKMP harus sudah tergelar akhir Januari 2026. Diprioritaskan dibangun di desa yang sudah melaporkan ketersediaan lahan, dengan kriteria ukuran 1.009 m², atau 900 m², atau 750 m², milik Desa, atau bisa milik instansi lain atau masyarakat.

Dengan catatan status dihibahkan ke desa, posisi strategis prioritas dekat dengan pemukiman warga atau central perekonomian di Desa. Kemudian lahan siap bangun, tidak di atas laut, serta tidak rawan banjir.

“Luas yang tidak sampai 900 m² s.d 1.000 m² tetap boleh dibangun, asal memenuhi syarat,” ucap M. Hasanuddin, Jumat (28/11/2025).

Syarat yang harus dipenuhi yaitu, akses masuk kendaraan tetap dari sisi panjang 30 meter (menghadap jalan). Memiliki areal parkiran, depan seluas 3 meter, samping lebar tidak masalah, parkiran utama boleh ditempatkan di samping.

“Yang penting akses masuk & manuver kendaraan tetap aman dan logis,” tuturnya.

KDKMP merupakan Program Strategis Nasional (PSN) sesuai Inpres No17/2025, maka jika Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak mendukung lancarnya pembangunan KDKMP dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 68 dari UU No.23/2014 tsb. Sanksi administratif berupa teguran tertulis secara berjenjang oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, dst ke jajaran terbawah, hingga pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai pemberhentian tetap.

Kepala Desa Batu Lapuk, Bulhaji, mendukung pembangunan KDKMP. Untuk di desanya tersedia lahan dengan ukuran 23×10 m² di Desa Batu Lepuk.

“Jumat dan Sabtu akan dilakukan pengecekan bersama,” ucap Bulhaji.