RRI.CO.ID, Talaud - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Talaud bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan pendataan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026.
Selain pendataan berbasis online sudah dan sementara dilakukan, petugas sensus juga akan melakukan kunjungan langsung (door to door) kepada para pelaku usaha di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ditandai dengan ketukan tetengkoren oleh Bupati Kepulauan Talaud - Welly Titah bersama Kepala BPS Talaud, petugas sensus, perwakilan pelaku usaha, serta unsur Kepolisian, digedung pertemauan Kanaan Melonguane.
“Dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencanangan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaud secara resmi saya nyatakan dibuka,” ujar Bupati saat acara pencanangan yang digelar pada Rabu 10 Juni 2026.
Kepala BPS Talaud, Ryko Aprianto Puasa, mengatakan sebanyak 124 petugas telah mendapatkan pelatihan untuk melaksanakan pendataan. Mereka akan bertugas mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.
“Tujuan Sensus Ekonomi 2026 adalah menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali lapangan usaha kategori O, yaitu administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta kategori T, yaitu aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja,” jelas Ryko.
Menurutnya, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan memberikan berbagai manfaat, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
“Bagi pemerintah, data ini menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan, penyusunan RPJMN, evaluasi kebijakan ekonomi, serta pemetaan potensi wilayah. Sementara bagi pelaku usaha, data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis peluang pasar, mengidentifikasi posisi daya saing, dan merencanakan ekspansi bisnis,” ujarnya.
Ryko menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi perekonomian Indonesia, termasuk perkembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, BPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur.
“Partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha sangat penting agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan bangsa,” katanya mengakhiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....