KBRN, Talaud: Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ancaman kejahatan di ruang digital. Langkah ini diambil menyusul maraknya rekrutmen ilegal yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital, yang telah menyebabkan ribuan PMI menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan di luar negeri.

Dilansir dari instagram resmi Kementerian Komunikasi dan Digital berdasarkan data Kementerian P2MI, lebih dari 5 juta PMI diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Setiap bulan, terdapat sekitar 23 hingga 27 situs atau akun media sosial yang terindikasi melakukan rekrutmen ilegal. Agen-agen ilegal memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjerat calon pekerja migran dengan iming-iming pekerjaan yang menarik namun tidak memiliki legalitas yang jelas.

Untuk memperkuat perlindungan bagi PMI, Kemkomdigi telah mengembangkan sistem pemantauan siber yang mampu mendeteksi secara otomatis situs atau akun yang terlibat dalam rekrutmen ilegal. Selain itu, kementerian ini juga meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penindakan terhadap konten berbahaya di platform digital. Kemkomdigi juga menjalin kerja sama dengan penyedia platform digital agar dapat segera menghapus konten ilegal yang berpotensi merugikan calon pekerja migran.

Sebagai langkah preventif, calon PMI diimbau untuk selalu melakukan pengecekan dan verifikasi informasi terkait lowongan pekerjaan sebelum mendaftar. Mereka juga disarankan untuk tidak mudah tergiur oleh tawaran kerja di luar negeri yang disebarkan melalui media sosial tanpa memastikan legalitasnya. Pemerintah menegaskan pentingnya menggunakan jalur resmi yang telah disediakan demi keamanan dan kesejahteraan PMI.

Dengan meningkatnya ancaman eksploitasi dan perdagangan manusia di dunia digital, Kemkomdigi mengajak seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mencari peluang kerja di luar negeri. Memastikan keabsahan prosedur resmi menjadi langkah utama untuk terhindar dari risiko yang dapat membahayakan pekerja migran Indonesia.