Talaud Bidik Transparansi Keuangan Melalui Evaluasi Laporan BPK

RRI.CO.ID, Talaud - Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Kepulauan Talaud menunjukkan keseriusan tinggi dalam membenahi tata kelola keuangan daerah melalui agenda krusial bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.

Langkah strategis ini dikukuhkan dalam sebuah exit meeting yang dihadiri langsung oleh pasangan pemimpin daerah, Bupati Welly Titah dan Wakil Bupati Anisya Bambungan, pada Senin 4 Mei 2026. Pertemuan formal namun hangat ini menjadi momentum penting bagi jajaran eksekutif untuk menerima konsep Tindak Lanjut Pemeriksaan (TP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Bupati Welly Titah memandang kehadiran auditor BPK bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai kompas profesional untuk menavigasi pemerintahan ke arah yang lebih bersih. Ia melayangkan apresiasi atas objektivitas tim pemeriksa sembari menegaskan bahwa setiap catatan yang diberikan harus segera ditransformasikan menjadi langkah konkret oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

" Kami menyampaikan terima kasih atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilaksanakan dengan profesional dan penuh integritas. Seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi dasar perbaikan ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Semoga sinergi ini terus terjaga demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Talaud," ujar Bupati

Bagi Bupati, hasil audit adalah instrumen krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dipertanggungjawabkan secara akurat dan sesuai peruntukannya.

Namun, di balik optimisme tersebut, Pelaksana Tugas Inspektur Kepulauan Talaud, Simon Karaeng, memberikan catatan kritis yang cukup tajam. Ia menyoroti fenomena "penyakit lama" berupa temuan berulang yang masih menghantui laporan keuangan, terutama pada sektor belanja pegawai dan operasional.

Persoalan klasik seperti pembayaran honorarium yang menyimpang dari ketentuan serta pengadaan barang yang belum sepenuhnya patuh pada regulasi menjadi sorotan utama yang tidak boleh lagi diabaikan.

Ketegasan Simon merupakan alarm bagi seluruh perangkat daerah agar tidak terjebak dalam lubang kesalahan yang sama. Ia menekankan bahwa disiplin anggaran adalah harga mati untuk mewujudkan laporan keuangan yang sehat dan memenuhi standar tinggi yang ditetapkan negara.

Melalui komitmen bersama yang diperkuat dalam pertemuan ini, Pemkab Kepulauan Talaud kini menargetkan perbaikan sistem pengawasan yang lebih ketat demi menghapus jejak temuan di masa mendatang serta meningkatkan kualitas akuntabilitas publik di Bumi Porodisa.