RRI.CO.ID, Talaud — Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan SPBU Mini Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Kepulauan Talaud terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp1,9 miliar. Angka tersebut diperkirakan masih bisa membengkak seiring berjalannya proses hukum.

Kajari Kepulauan Talaud, Edwin Ignatius Beslar, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa potensi penambahan kerugian negara ini muncul akibat adanya selisih luas lahan yang dibayarkan dari dana pinjaman Pemkab di Bank SulutGo.

"Berdasarkan hasil penilaian penilai pemerintah, ditemukan kerugian negara kurang lebih Rp1,9 miliar. Angka itu berpotensi bertambah jika memperhitungkan kekurangan luasan tanah," tegas Edwin di ruang kerjanya, Rabu (22/7/2026).

Dalam dokumen, Pemkab Talaud melalui Dinas PUTR menganggarkan pagu Rp5 miliar untuk membebaskan lahan seluas 2,5 hektar berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp4,9 miliar. Namun, penyidik menemukan fakta bahwa laporan KJPP menggunakan data yang tidak valid. Selain itu, fisik tanah yang terealisasi ternyata hanya 2,23 hektar, sehingga terdapat kekurangan luas sekitar 2.700 meter persegi.

Tak hanya data yang dimanipulasi, tanah milik tersangka RK (Direktur PT Rendy) yang berstatus SHGB itu sebelumnya merupakan aset bermasalah. Lahan seluas total 3,3 hektar tersebut sempat diagunkan di Bank BTN Manado dan dilelang seharga Rp1,5 miliar akibat kredit macet, namun tidak laku—sebelum akhirnya dibeli oleh Pemkab Talaud dengan harga melambung.