RRI.CO.ID, Talaud - Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin Manado pada Selasa, 12 Mei 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh KPK bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini bertujuan mendorong transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang demi meningkatkan transparansi serta akuntabilitas daerah.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan berbagai program strategis pertanahan agar lebih terintegrasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Fokus utama kerja sama ini mencakup sembilan program strategis, mulai dari integrasi NIB dan NOP, optimalisasi layanan di Mall Pelayanan Publik, hingga percepatan pendaftaran tanah dan RDTR yang terhubung dengan sistem OSS.
Selain itu, ditekankan pula pentingnya sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW, penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria, pengembangan Zona Nilai Tanah, serta konsolidasi tanah untuk pembangunan. Seluruh program tersebut dirancang untuk menciptakan tata kelola yang lebih modern dan tertib administrasi di tingkat kabupaten dan kota.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Kepulauan Talaud turut menandatangani komitmen bersama yang mencakup lima poin utama untuk mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Komitmen tersebut menegaskan kesiapan daerah dalam menguatkan kolaborasi lintas sektor guna memastikan akurasi keuangan daerah dan pelaksanaan sembilan paket program sesuai potensi wilayah masing-masing.
Melalui penandatanganan ini, setiap pihak menyatakan tanggung jawabnya dalam menjalankan peran koordinatif antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK.
Bupati Welly Titah menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berkomitmen penuh dalam mendukung seluruh langkah pencegahan korupsi, terutama pada sektor pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
Upaya ini dipandang krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas sekaligus menutup celah praktik korupsi di daerah. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan transformasi pelayanan pertanahan dapat memberikan dampak positif langsung pada iklim investasi dan penguatan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....