RRI.CO.ID, Talaud - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Meski jumlahnya besar dan kontribusinya signifikan, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam aspek legalitas usaha, mulai dari perizinan, administrasi, hingga pemahaman regulasi yang terus berkembang.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya. Sebagian pelaku UMKM masih menganggap proses legalitas rumit dan memakan biaya, sehingga memilih menjalankan usaha secara informal. Padahal, melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang dikelola pemerintah, pendaftaran NIB kini dapat dilakukan secara daring dan lebih sederhana.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan literasi hukum dan administrasi. Banyak pelaku UMKM yang fokus pada produksi dan pemasaran, tetapi kurang memperhatikan pencatatan keuangan, kewajiban pajak, serta perlindungan merek dagang. Padahal, legalitas yang lengkap memberikan perlindungan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan resmi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa UMKM yang terdaftar dan memiliki izin resmi cenderung lebih stabil dan berpeluang berkembang lebih cepat dibandingkan usaha informal.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong kemudahan berusaha melalui penyederhanaan regulasi dan program pendampingan. Berbagai pelatihan legalitas, sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kini semakin diperluas agar UMKM dapat naik kelas dan bersaing di pasar nasional maupun global. Dengan legalitas yang jelas, UMKM tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk bermitra dengan perusahaan besar dan mengikuti pengadaan pemerintah.

Legalitas usaha bukan lagi sekadar formalitas, melainkan fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis. Di tengah persaingan dan transformasi digital, UMKM yang tertib administrasi dan patuh regulasi akan lebih siap menghadapi tantangan pasar serta meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya legalitas harus terus diperkuat agar UMKM Indonesia semakin tangguh dan berdaya saing tinggi.