RRI.CO.ID, Manado - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Dr. Vecky A.J. Masinambow, menilai kondisi ekonomi Sulawesi Utara masih berada dalam kategori aman meski nilai tukar rupiah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir.
Hal tersebut disampaikan Vecky saat berbincang bersama Pro 1 RRI Manado dalam program Sulut Bicara.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah telah bekerja intensif memantau perkembangan ekonomi dengan dukungan sistem data digital yang memudahkan pengawasan terhadap pergerakan harga, distribusi komoditas, hingga kebutuhan bahan pokok masyarakat.
“Sekarang pengawasan sudah berbasis data yang jelas sehingga pemerintah bisa memahami alur distribusi dan dampaknya terhadap berbagai sektor,” ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.
Vecky menjelaskan sektor industri Sulut hingga kuartal I tahun 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif, bahkan berada di atas rata-rata nasional. Kondisi itu dinilai menjadi indikator bahwa dunia usaha masih mampu mengantisipasi gejolak ekonomi global, termasuk melalui pengelolaan stok bahan baku dan barang modal.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok melalui dukungan APBN, subsidi pertanian, hingga pengendalian harga komoditas strategis seperti kedelai.
“Kebutuhan pangan tetap menjadi perhatian utama pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ucapnya.
Selain itu Vecky menilai pelemahan rupiah justru membuka peluang peningkatan ekspor dan sektor pariwisata daerah. Dengan kurs yang lebih tinggi, produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, kenaikan harga tiket perjalanan akibat penyesuaian biaya bahan bakar dinilai dapat mengurangi minat masyarakat bepergian ke luar negeri. Namun kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara sebagai daerah tujuan wisata.
“Situasi ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi sektor pariwisata daerah,” ujar Vecky.
Sementara itu Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut, Reza A. W. Dotulong, mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja setiap hari memantau perkembangan harga 20 komoditas bahan pokok melalui sistem satu data milik Kementerian Perdagangan.
Menurut Reza, setiap kenaikan harga yang dinilai tidak wajar langsung ditindaklanjuti oleh TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan kesejahteraan petani dalam mengambil kebijakan pengendalian harga.
“Tidak semua kenaikan harga dianggap negatif selama petani juga memperoleh manfaat melalui peningkatan nilai tukar petani,” ucap Reza.
Ia menambahkan pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia juga memperkuat sektor pertanian melalui dukungan pupuk, benih, irigasi, hingga program petani unggulan guna memastikan stabilitas pasokan pangan tetap terjaga di Sulawesi Utara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....