Pemerintah Provinsi Sulut Waspadai Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Ekonomi

RRI.CO.ID, Manado - Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sulut, Reza A. W. Dotulong, mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memantau perkembangan ekonomi global, nasional, hingga regional termasuk dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap perekonomian daerah.

Hal itu disampaikan Reza saat berbincang bersama Pro 1 RRI Manado dalam program siaran Sulut Bicara.

Menurutnya, pada kuartal IV tahun 2025 nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 6 persen. Sementara pada kuartal I tahun 2026, tekanan tersebut mulai menurun menjadi sekitar 4 persen.

“Fenomena ini terus kami cermati secara strategis karena memiliki pengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi,” ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.

Pemerintah Provinsi Sulut mencatat terdapat empat jalur utama dampak pelemahan rupiah yakni inflasi barang impor, dorongan terhadap ekspor, kenaikan suku bunga, serta pengetatan likuiditas.

Berdasarkan data input output Provinsi Sulawesi Utara, impor bahan baku hanya sekitar 2 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan simulasi kenaikan harga bahan baku impor sebesar 5 persen, dampaknya diperkirakan menyebabkan kontraksi ekonomi sekitar 0,11 persen terhadap PDRB.

Reza menjelaskan sektor yang paling terdampak ialah sektor dengan ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Selain pelaku usaha, masyarakat juga merasakan pengaruh kenaikan harga barang impor seperti produk turunan kedelai dan material bangunan.

“Kami menghitung potensi tambahan inflasi berkisar 0,015 hingga 0,03 persen. Jika dibandingkan dengan inflasi saat ini di angka 2,7 persen, kondisi tersebut masih relatif terkendali,” ucapnya.

Di sisi lain, pelemahan rupiah turut memberikan keuntungan bagi sektor ekspor karena harga produk menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Pada kuartal IV tahun 2025 ekspor Sulut tercatat tumbuh 17 persen, sedangkan pada kuartal I tahun 2026 tumbuh 7,8 persen dengan kontribusi sekitar 1 persen terhadap PDRB.

“Kontribusi ekspor masih lebih besar dibanding dampak negatif dari impor,” ujar Reza.

Meski demikian, Pemprov Sulut menilai ancaman terbesar justru berasal dari dampak lanjutan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin dinilai berpotensi menekan konsumsi masyarakat hingga 0,15 persen dan memperlambat investasi sekitar 0,4 persen.

Pemerintah juga mengkhawatirkan masyarakat yang memiliki pinjaman dengan skema bunga mengambang karena beban cicilan dapat meningkat dan memengaruhi daya beli.

Selain itu investasi yang pada kuartal I tahun 2026 masih tumbuh 18 persen diperkirakan dapat melambat akibat penyesuaian bunga kredit perbankan.

Karena itu Pemprov Sulut menyiapkan sejumlah langkah stabilisasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap terkendali di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga.