RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud bersama BKSDA dan BWS Sulawesi Utara tengah mempercepat proses penyelesaian legalitas Bendungan Tarun yang berada di area Suaka Margasatwa Karakelang.

Langkah krusial ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah, Wakil Bupati Anisya G. Bambungan, serta Wakapolres Kepulauan Talaud Kompol Kretsman Mulalinda pada Kamis, 6 Agustus 2026. Pertemuan lintas instansi tersebut difokuskan pada penataan serta peningkatan zona pemanfaatan jaringan irigasi Daerah Irigasi Tarun agar pembangunan infrastruktur pertanian masyarakat dapat berjalan optimal tanpa melanggar regulasi konservasi.

Secara historis, Bendungan Tarun dibangun sejak tahun 1978 dan selesai pada 1980 untuk menyokong kebutuhan air persawahan warga Desa Tarun dan Desa Ambela. Namun, rencana revitalisasi saluran irigasi pada tahun 2026 mengungkapkan bahwa sebagian saluran masuk berada di dalam kawasan konservasi yang penetapannya berkembang melalui serangkaian regulasi sejak 1979 hingga penetapan fungsi Suaka Margasatwa pada tahun 2000. Kepala BKSDA Sulawesi Utara,

Danny H. Pattipellohy, menegaskan pentingnya menyelaraskan kebutuhan infrastruktur ini dengan landasan hukum yang berlaku, termasuk regulasi mengenai kawasan suaka alam dan pelestarian alam.

Guna menyelesaikan persoalan keterlanjuran tersebut, para pihak menyepakati mekanisme Kerja Sama Pembangunan Strategis sebagai opsi utama yang akan dikonsultasikan ke Kementerian Kehutanan.

Sebagai tindak lanjut, BKSDA Sulut bersama Pemerintah Daerah, BWS, serta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyusun rekomendasi resmi dan berita acara pemeriksaan lokasi untuk disampaikan kepada Dirjen KSDAE. Melalui asistensi hukum dan sinergi antarlembaga ini, revitalisasi jaringan irigasi D.I. Tarun diharapkan dapat segera terealisasi secara aman, legal, dan berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan petani Talaud.