RRI. CO. ID, Talaud - Kepala UPTD Balai Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BP2SDKP) Wilayah I Sulawesi Utara, Rony Tuage, melakukan koordinasi dengan Syahbandar Perikanan Bitung/Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung yang juga bertanggung jawab terhadap pelayanan syahbandar di Pelabuhan Perikanan Salibabu, Sangihe, dan Ulu Siau.

Koordinasi tersebut membahas pengurusan Surat Kelaikan Kapal Perikanan bagi kapal berukuran 6 hingga 30 Gross Ton (GT) yang memiliki perizinan daerah. Selain itu, pertemuan juga membahas mekanisme penerbitan Surat Keterangan Berlayar (SKB) sebagai salah satu dokumen penting dalam operasional kapal perikanan.

Rony Tuage mengatakan, sinergi antara BP2SDKP dan pihak syahbandar diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada nelayan berjalan sesuai ketentuan serta meningkatkan keselamatan pelayaran kapal perikanan.

Selain aspek administrasi kapal, koordinasi juga menyoroti penggunaan ruang laut yang dimanfaatkan sebagai pelabuhan tambat kapal tanpa izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, pemanfaatan ruang laut harus mengikuti regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun mengganggu pengelolaan wilayah pesisir.

Melalui koordinasi ini diharapkan pelayanan perizinan kapal perikanan semakin tertib, keselamatan pelayaran meningkat, serta pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara legal dan berkelanjutan.