Bupati Talaud Audiensi dengan Kemendagri Terkait PDAM
- 13 Jan 2026 13:55 WIB
- Talaud
KBRN, Talaud : Dalam upaya serius meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pendapatan daerah, Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, memimpin langsung jajaran Tim Pemerintah Daerah melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin (12/1/2026).
Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) vital yang memiliki tanggung jawab ganda dalam memberikan layanan sosial berupa air bersih sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Bupati Welly Titah menegaskan bahwa konsultasi ini merupakan langkah proaktif pemerintah kabupaten untuk mendapatkan arahan teknis dan regulasi dari Pemerintah Pusat. Terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni arah kebijakan dan dukungan infrastruktur agar akses air bersih dapat menjangkau seluruh pelosok Kepulauan Talaud, termasuk wilayah-wilayah terluar dan perbatasan serta merumuskan skema pengelolaan BUMD yang lebih sehat dan mandiri secara finansial.
Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi nyata PDAM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Talaud .
Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan bahwa reformasi di tubuh PDAM sangat diperlukan. "Kami ingin memastikan bahwa manajemen PDAM tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga inovatif dalam mencari peluang pengembangan usaha," ujar Welly Titah.
Pihak Ditjen Bina Keuangan Daerah menyambut baik inisiatif ini dan memberikan sejumlah masukan terkait tata kelola keuangan BUMD sesuai dengan regulasi terbaru. Hal ini mencakup efisiensi operasional, penekanan angka kebocoran distribusi air, hingga penyesuaian tarif yang proporsional dan transparan.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berharap dapat segera mengimplementasikan strategi baru yang lebih efektif. Hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah dalam memperkuat struktur permodalan dan pengawasan BUMD, sehingga ketersediaan air bersih tetap terjaga dan kemandirian fiskal daerah semakin meningkat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....