Narasi Kehilangan Kedaulatan Kesehatan Indonesia Adalah Hoaks

KBRN, Talaud: Baru-baru ini beredar informasi yang menyesatkan mengenai kedaulatan kesehatan Indonesia yang mengklaim bahwa Indonesia akan kehilangan kedaulatan kesehatan karena kerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Klaim-klaim ini menyebar melalui media sosial dan beberapa platform lainnya namun penting untuk diluruskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar.

Menurut narasi yang beredar beberapa isu yang diklaim antara lain adalah pelarangan obat herbal, kewajiban karantina untuk orang yang sehat, kewajiban negara untuk menyetorkan dana ke WHO, vaksinasi yang menjadi wajib dan dipaksakan, hingga WHO yang dapat mengambil alih kedaulatan suatu negara. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bahwa klaim-klaim tersebut adalah hoaks dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Fakta-Fakta yang Perlu Diketahui:

1. Obat Herbal Tidak Dilarang

   • Klaim: Obat herbal akan dilarang di Indonesia akibat kerja sama dengan WHO.

   • Fakta: International Health Regulations (IHR) tidak melarang penggunaan obat herbal. Setiap negara tetap memiliki kebijakan untuk mengatur jenis obat yang beredar di wilayahnya termasuk obat herbal sesuai dengan peraturan nasional.

2. Karantina Hanya Berdasarkan Hukum Nasional

   • Klaim: WHO dapat melakukan karantina terhadap orang sehat.

   • Fakta: Karantina tetap tunduk pada hukum nasional masing-masing negara. IHR tidak memberikan kewenangan kepada WHO untuk melakukan karantina terhadap individu tanpa dasar hukum yang jelas dari negara yang bersangkutan.

3. Pendanaan untuk WHO Bersifat Sukarela

   • Klaim: Negara wajib menyetorkan dana ke WHO.

   • Fakta: Pendanaan untuk WHO bersifat sukarela dan negara-negara yang menjadi anggota memiliki hak untuk menyumbang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Semua dana yang disetorkan juga diaudit dan diawasi agar digunakan dengan transparansi.

4. Vaksinasi Tidak Bisa Dipaksakan

   • Klaim: Vaksinasi akan menjadi wajib dan dipaksakan kepada semua negara.

   • Fakta: Tidak ada kewajiban vaksinasi yang dipaksakan oleh WHO. Setiap negara memiliki kebijakan sendiri dalam hal vaksinasi dan keputusan untuk memvaksinasi penduduk tetap berada di tangan pemerintah nasional sesuai dengan kondisi dan kebijakan yang ada.

5. WHO Tidak Bisa Mengambil Alih Kedaulatan Negara

   • Klaim: WHO dapat mengambil alih kedaulatan suatu negara terkait isu kesehatan.

   • Fakta: IHR tidak memberikan kewenangan kepada WHO untuk mengambil alih kedaulatan suatu negara. Semua keputusan yang diambil oleh WHO selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama internasional yang saling menghormati kedaulatan negara-negara anggotanya.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terjebak dalam penyebaran disinformasi yang dapat meresahkan. Sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya pastikan untuk melakukan pengecekan fakta dan merujuk pada sumber informasi yang terpercaya. Dalam era digital seperti sekarang peran kita semua sangat penting dalam menjaga ketahanan sistem kesehatan dan memperkuat kedaulatan negara kita.

Jangan Sebar Hoaks, Lindungi Kesehatan Bersama.