RRI.CO.ID, Talaud – Bertempat di Auditorium Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado pada Selasa, 7 April 2026 berlangsung agenda besar yang mempertemukan unsur penegak hukum dan penggerak desa.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepulauan Talaud, Edwin I Beslar, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Intelijen, Samuel Naibaho, S.H., M.H., hadir langsung dalam acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD serta DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Sulawesi Utara.

Kegiatan ini tidak sekadar seremonial pelantikan, namun dirangkaikan dengan sosialisasi krusial mengenai Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini menjadi instrumen penting bagi Kejaksaan untuk melakukan pendampingan hukum dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran.

Adapun poin strategis pertemuan mencakup sinergi Kelembagaan dengan memperkuat kolaborasi antara Korps Adhyaksa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan di pelosok daerah, menekankan fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa yang harus memiliki pemahaman hukum kuat demi mendukung Program Pembangunan Nasional dan pencegahan Tipikor.

Melalui program Jaga Desa, Kejaksaan berkomitmen memberikan edukasi guna meminimalisir penyimpangan administrasi maupun tindak pidana korupsi di tingkat desa.

Kehadiran jajaran Kejari Kepulauan Talaud dalam forum ini menegaskan komitmen mereka untuk memastikan pembangunan di wilayah perbatasan utara NKRI berjalan selaras dengan koridor hukum yang berlaku. Dengan pengukuhan pengurus ABPEDNAS yang baru, diharapkan pengawasan ditingkat akar rumput menjadi lebih solid dan transparan.