RRI.CO.ID, Talaud– Bupati Welly Titah menghadiri agenda krusial dalam struktur pemerintahan desa, yakni Pengukuhan Pengurus DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara pada Selasa, 7 April 2026.
Acara yang berlangsung khidmat ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial pelantikan, namun dirangkaikan dengan Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum serta Pencegahan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa. Langkah ini diambil sebagai respons preventif terhadap potensi risiko hukum yang sering dihadapi oleh perangkat desa dalam mengeksekusi anggaran.
Bupati Welly Titah mengatakan bahwa keberadaan ABPEDNAS memiliki nilai tawar yang tinggi dalam ekosistem pemerintahan desa. Momentum ini dipandang sebagai titik balik untuk mempertegas posisi BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
"BPD bukanlah pelengkap administrasi, melainkan mitra strategis pemerintah desa yang berfungsi sebagai penyeimbang sekaligus pengawas agar setiap rupiah Dana Desa benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat," ujar Bupati.
Kegiatan ini menggarisbawahi tiga pilar utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang modern:
• Transparansi: Keterbukaan informasi publik terkait perencanaan dan penggunaan anggaran.
• Akuntabilitas: Pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.
• Integritas: Penekanan pada moralitas pengurus untuk menjauhi segala bentuk praktik korupsi dan penyimpangan.
Bupati menaruh harapan besar agar seluruh pengurus yang telah dikukuhkan tidak kehilangan arah setelah pelantikan. Komitmen yang kuat diperlukan untuk memastikan aspirasi masyarakat desa terakomodasi dengan baik.
Pemerintah daerah berharap, melalui penguatan kapasitas hukum ini, para pengurus ABPEDNAS mampu menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat desa secara lebih profesional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....