RRI.CO.ID, Talaud - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menekan pernikahan dini melalui program prioritas desa dan edukasi masyarakat. Kasus pernikahan usia dini dinilai berdampak pada ketidaksiapan mental dan ekonomi dalam membangun rumah tangga.

Steven Maarisit, Kepala DP3APMD Talaud mengatakan pemerintah mengarahkan dana desa untuk program strategis pencegahan masalah sosial. Program tersebut meliputi pencegahan stunting, peningkatan ekonomi pangan, serta Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat.

"Program dana desa diprioritaskan untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,," katanya, Selasa, 21 April 2026.

Ia menjelaskan rendahnya pengetahuan masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya pernikahan dini. Selain itu, pengaruh media sosial dan akses konten negatif turut mempengaruhi perilaku remaja. Konten tidak resmi kerap masuk melalui platform seperti Facebook, TikTok, dan media digital lainnya.

Pemerintah mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak. Pengawasan ini dinilai penting terutama bagi anak di bawah umur agar tidak terpapar konten berbahaya.

Data menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah usia 21 tahun mengalami peningkatan signifikan. Kasus yang terjadi meliputi pelecehan seksual dan bentuk kekerasan lainnya di wilayah Sulawesi Utara.

Di Kabupaten Kepulauan Talaud, tren peningkatan kasus juga terlihat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Dinas P3APMD bekerja sama dengan kepolisian menangani kasus perlindungan perempuan dan anak.

"Jika terjadi kasus, masyarakat diimbau segera melapor ke pihak kepolisian atau unit PPA, katanya."

Upaya sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor mampu menekan angka kekerasan dan pernikahan dini di Talaud.