Tuai Kritik Penanganan Bencana Kebakaran di Sangihe

  • 07 Feb 2026 19:41 WIB
  •  Tahuna

RRI.CO.ID, Tahuna - Lambatnya respon penaganan pemadam kebakaran di kabupaten kepulauan Sangihe, menuai kritik pedas dari berbagai kalangan.

Kritik publik itu  setelah melihat  peristiwa kebakaran dua kali dalam awal tahun 2026, dimana  kinerja dan metode penanganan insiden bencana kebakaran terkesan lambat. Penilaian dan rasa kecewa  masyarakat atas kinerja damkar itu disampaikan di berbagai media sosial (medsos). Di tahun 2026, terdapat dua unit rumah warga termasuk rumah jabatan (rumjab) Bupati Kepulauan Sangihe, yang dilalap si jago merah.

Kepala Sat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak menampik sebaliknya menguraikan panjang lebar soal kendala yang dihadapi.

Selain keterbatasan armada termasuk fasilitas penunjang damkar mulai memprihatinkan yang mengharuskan kerja keras dan risiko terhadap petugas di lapangan.  

"Untuk mendapatkan mobil damkar dan untuk menambah peralatan yang ada memang sudah cukup lama kita upayakan. Bahkan bukan cuma melalui pemerintah daerah, kita juga telah menyampaikan profosal ke pemerintah provinsi maupun ke Kemendagri," ujarnya.

Upaya penambahan mobil damkar dilakukan sejak beberapa tahun silam namun diperhadapkan dengan kondisi anggaran pemerintah secara nasional.

Begitu juga soal Alat Pelindung Diri (APD) petugas yang diadakan sejak tahun 2016 lalu, saat ini kondisinya mulai tidak layak pakai dan tidak lagi memenuhi kebutuhan.

"Untuk APD dari beberapa tahun terakhir kita coba mengusulkan hal itu namun kembali lagi kepada masalah kemampuan keuangan daerah," tambahnya.

Tokoh masyarakat Sangihe, Nader Baratja, menilai ketidakmaksimalan penanganan bencana kebakaran akibat sarana dan fasilitas damkar serta kesiap-siagaan petugas.

Tentunya dukungan anggaran untuk pengadaan berbagai tuntutan kebutuhan damkar sangat penting guna mendorong profesionalisme petugas yang bekerja di lapangan.

Pada prinsipnya, penanganan bencana kebakaran akan berjalan maksimal ketika sarana dan fasilitas serta SDM memadai yang patut menjadi catatan pemerintah dan pihak legislatif.

"Catatan buat kita semua bahwa musibah yang akan bisa saja akan terjadi dimana-mana yang perlu kita antisipasi melalui penanganannya," ucapnya. (AM)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....