RRI.CO.ID, Tahuna - Kehadiran ratusan Tenaga Kesehatan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan tanpa alasan. 

Berbagai persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Daerah (RSD) Liunkendage sejak pertengahan tahun 2025 menjadi latar belakang munculnya aksi demonstrasi tenaga kesehatan (Nakes). 

Mulai dari permasalahan kekurangan obat hingga wacana penurunan persentase jasa pelayanan BPJS.

Juru bicara Nakes dr. Chenny Polakitang, Sp.OG pada forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) menguraikan bahwa RSD Liunkendage sejak Agustus mulai mengalami kekurangan obat-obatan.

"Sejumlah permasalahan yang terjadi di rumah sakit, ikut mempengaruhi pelayanan dan kami Nakes telah berkorban untuk itu," ucapnya.

Upaya yang dilakukan manajemen dan para Nakes agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan mengumpulkan dana menanggulangi kebutuhan obat-obatan.

Pada kesempatan itu Nakes juga menguraikan permasalahan lain dimana rapat tentang membahas kesejahteraan tidak pernah dilibatkan.

Di bulan September 2025, Dewan Pengawas (Dewas) RSD Liunkendage datang dan menggelar rapat bersama tenaga kesehatan. 

Dalam pertemuan tersebut, Dewas menyampaikan misi untuk menurunkan persentase pembagian jasa pelayanan BPJS menjadi 70–30 persen, dengan alasan untuk menutupi defisit anggaran dan mengatasi kekurangan obat.

Setelah itu manajemen rumah sakit mengadakan rapat internal yang melibatkan seluruh staf dan tenaga kesehatan RSD Liunkendage untuk membahas kondisi tersebut. Dari hasil rapat, disepakati beberapa langkah bersama guna mengatasi defisit anggaran dan kekurangan obat, antara lain:

Pengurangan persentase jasa pelayanan BPJS dari 50–50 persen menjadi 48–52 persen.

"Dengan kondisi ini kami hadir membawa aspirasi yang intinya menolak kebijakan yang terkesan mengorbankan  Nakes," jelasnya.

Selain itu Kebijakan yang dilakukan dengan melakukan Penundaan pembayaran jasa pelayanan BPJS bulan November 2025.

Penerapan penghematan secara menyeluruh, seperti efisiensi penggunaan listrik dan air, pengurangan bahan habis pakai, serta penggunaan obat-obatan generik.

"Kesepakatan hasil rapat internal pada waktu itu kemudian menidaklanjuti, dimana pada bulan Oktober 2025, melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," tambahnya lagi.

Situasi mulai membaik pada bulan Desember 2025, setelah BPJS Kesehatan melakukan pembayaran klaim yang sebelumnya tertunda pada bulan-bulan sebelumnya. 

Pembayaran tersebut mampu menutupi defisit anggaran dan kekurangan obat, sehingga pada akhirnya tidak terjadi penundaan pembayaran jasa pelayanan BPJS bulan November, serta tidak dilakukan penurunan persentase jasa pelayanan sebagaimana yang sempat direncanakan.

Namun, pada awal Januari 2026, tenaga kesehatan kembali dikejutkan dengan informasi adanya rapat internal antara Dewas dan pihak manajemen RSD Liunkendage yang dilakukan tanpa melibatkan tenaga kesehatan. 

Dari rapat tersebut muncul wacana baru untuk menurunkan persentase jasa pelayanan BPJS menjadi 40–60 persen, bahkan hingga 30–70 persen.

"Rangkaian peristiwa inilah yang kemudian memicu keresahan di kalangan tenaga kesehatan dan menjadi latar belakang terjadinya aksi demonstrasi di RSD Liunkendage," lanjutnya.

Aksi Nakes di gedung DPRD Sangihe berlangsung tertib dan kondusif. RDP dipimpin Wakil Ketua I, Risal Paul Makagansa pihak eksekutif dipimpin langsung Sekertaris Daerah Kepulauan Sangihe Melancthon Harry Wolff.(Anthon)