RRI.CO.ID, Tahuna - Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe bakal melakukan penataan terhadap aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah.

Hal itu ditegaskan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, Menyikapi polemik tentang tambang pada forum Musyawarah Daerah (Musda) bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Dewan Koperasi Sulawesi Utara, yang digelar di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Senin (26/1/2026).

"Pemerintah Daerah tidak bisa menutup mata terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Tabukan Selatan," ucapnya.

Pemda menilai pembahasan soal tambang harus dilakukan secara terbuka dan bijak demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Thungari, isu pertambangan memang tergolong sensitif. Namun, ia menilai persoalan tersebut tidak bisa terus dihindari karena menyangkut hajat hidup masyarakat.

“Kalau bahas tambang ini memang sensitif, tapi harus dibicarakan. Ini soal kesejahteraan masyarakat Sangihe,” ujar Thungari.

Ia mengungkapkan, sebagian masyarakat di Tabukan Selatan saat ini sudah sangat bergantung pada aktivitas pertambangan sebagai sumber penghasilan. Bahkan, menurutnya, aktivitas tersebut sudah sulit untuk dihentikan.

Bupati Thungari juga menyinggung pentingnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk menata pertambangan rakyat, agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal dan daerah.

Ada tiga alasan utama pemerintah daerah harus terlibat langsung. Pertama, untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak terkontrol. 

Kedua, agar kegiatan pertambangan memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat tidak lagi merasa takut dalam beraktivitas. Ketiga, agar pemasukan daerah dapat dikelola secara transparan dan tidak terjadi kebocoran. (Anthon)