RRI.CO.ID, Tahuna - Program Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 yang dibuka oleh Kementerian Transmigrasi menghadirkan fokus baru dibanding pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya program lebih banyak diarahkan pada pemetaan dan identifikasi potensi kawasan transmigrasi, tahun ini pemerintah menitikberatkan pada aksi nyata langsung di lapangan.

Perubahan fokus tersebut terlihat dari tugas yang akan dijalankan peserta di 53 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia. Selain melakukan pendampingan masyarakat, peserta juga akan dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan akses air bersih, termasuk penguatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan komunitas lokal.

Berdasarkan informasi yang dibagikan Kementerian Transmigrasi, program TEP 2026 merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2026. Program ini dirancang untuk menjaring sumber daya manusia unggul dan tangguh yang mampu membantu percepatan pembangunan kawasan transmigrasi.

Dalam pelaksanaannya, peserta akan difokuskan pada tiga tugas utama, yakni melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, membangkitkan ekonomi lokal, serta melaksanakan feasibility study atau studi kelayakan sebagai tindak lanjut dari riset TEP 2025.

Kementerian Transmigrasi juga menargetkan output berupa masyarakat yang lebih sejahtera serta terciptanya perencanaan dan ekonomi baru berbasis kawasan. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan sebanyak 1.458 personel yang terbagi dalam 243 tim.

Pendekatan baru ini dinilai menjadi bagian dari transformasi program transmigrasi yang kini tidak hanya berorientasi pada pengembangan wilayah, tetapi juga percepatan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran peserta diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata di kawasan transmigrasi, terutama wilayah prioritas nasional di Papua maupun Non-Papua.

Pada pelaksanaan sebelumnya, Tim Ekspedisi Patriot lebih banyak berfokus pada pengumpulan data, pemetaan potensi daerah, serta identifikasi kebutuhan pembangunan kawasan. Hasil pemetaan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan program pengembangan transmigrasi oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Sementara pada tahun 2026, program diarahkan lebih implementatif dengan menempatkan peserta sebagai bagian dari penggerak pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Kementerian Transmigrasi menilai pendekatan tersebut penting agar manfaat program dapat langsung dirasakan warga di kawasan transmigrasi.

Program ini juga menggandeng sejumlah kampus mitra seperti Universitas Indonesia, IPB University, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.(Arjun)