KBRN Tahuna : Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat percepatan pencegahan dan penurunan stunting diakhir tahun 2025. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Dr. Jopy Thungari, M.Kes., Senin,(8/12/2025) menjelaskan saat ini Sangihe masih menghadapi persoalan serius terkait status stunting sehingga pemerintah membentuk tim Percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan seluruh kampung. Dokter Thungari menerangkan bahwa tim ini bertugas melakukan koordinasi dan evaluasi rutin sambil mengidentifikasi kasus per kasus di setiap wilayah.

“Kita perlu melihat apa penyebab timbulnya kasus agar langkah penanganannya tepat. Yang terpenting bagaimana mencegah agar tidak muncul kasus baru,” ujarnya.

Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan kurang gizi, tetapi juga erat kaitannya dengan masalah sosial keluarga seperti pola asuh yang kurang baik anak tidak dibawa ke posyandu sehingga tidak mendapat imunisasi, kurangnya edukasi gizi bagi orang tua hingga minimnya pemberian ASI.

Ia menegaskan pentingnya peran posyandu sebagai pusat pemantauan tumbuh kembang balita. “Setiap bulan ada pengukuran tinggi badan dan penimbangan. Kalau berat badan tidak naik itu bisa mengarah pada stunting. Deteksi dini sangat penting,” jelasnya.

Dalam evaluasi program pemerintah memakai dua basis data yakni hasil SSGI Kemenkes dan data lapangan dari pengukuran tenaga kesehatan puskesmas. Berdasarkan SSGI 2024, angka stunting Sangihe berada di 22,5%. Sementara dari data langsung puskesmas terjadi penurunan signifikan: dari 105 anak menjadi 90 anak pada Agustus 2025.

Dokter Thungari berharap tren penurunan ini terus berlanjut. Namun ia mengingatkan bahwa penanganan stunting harus melibatkan semua pihak. “Faktor gizi lingkungan perilaku keluarga serta sarana prasarana saling berpengaruh. Karena itu kita perlu kolaborasi dengan seluruh elemen,” tegasnya. (Rico. Tobing)