RRI.CO.ID, Tahuna - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tonny Mandak, menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat kecil.

Pernyataan tersebut disampaikan Tony saat mengawasi pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tonny Anggota Dewan muda asal Partai Golkar ini mengatakan, optimalisasi PAD harus dilakukan melalui langkah yang efisien, inovatif dan tidak berdampak pada meningkatnya beban ekonomi pedagang kecil maupun masyarakat umum.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu meluruskan paradigma bahwa peningkatan PAD harus selalu dilakukan melalui kenaikan tarif atau pungutan kepada masyarakat.

“Optimalisasi PAD itu bukan dengan membebani tarif pedagang kecil atau warga biasa. Logika ini harus kita luruskan,” ujarnya.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi dinilai dapat membantu meningkatkan transparansi sekaligus mencegah potensi kebocoran penerimaan retribusi.

Selain itu, Tonny juga mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan tanpa menambah beban masyarakat.

“Percepatan digitalisasi untuk mencegah kebocoran retribusi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah harus menjadi perhatian, sehingga kemandirian fiskal bisa tercapai tanpa menambah beban ekonomi masyarakat,” katanya.

Tonny menegaskan, pembahasan KUA-PPAS 2027 harus diarahkan untuk menghasilkan APBD yang sehat, transparan dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sangihe.

Ia berharap seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. (Mm)