RRI.CO.ID, Tahuna - Permasalahan pendidikan di wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Pendidikan Daerah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Vionita Kuera SE, menyoroti berbagai persoalan pendidikan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat Nusa Utara yang merupakan wilayah kepulauan.

Menurut Vionita, keterbatasan jenjang pendidikan menjadi salah satu persoalan utama. Di sejumlah pulau hanya tersedia sekolah tingkat SD dan SMP, sehingga siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK harus ke ibu kota kabupaten dan membutuhkan biaya tambahan untuk tempat tinggal, makan, serta kebutuhan sehari-hari.

“Walaupun sekolah gratis, tapi mereka tetap ada biaya makan dan kos yang harus ditanggung keluarga,” ujar Vionita.

Ia juga mempertanyakan minimnya anggaran pembangunan fisik sekolah tahun ini. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah pembangunan sekolah di daerah kepulauan belum dapat dituntaskan.

Salah satu yang disoroti yakni proyek pembangunan di SMK Negeri 1 Siau Timur. Meski sempat mendapat revitalisasi, proyek ruang kelas diketahui pernah mangkrak hingga masuk tahap audit dan penetapan tersangka.

Selain itu, pembangunan gedung dua lantai di SMA Negeri 1 Siau Barat yang dimulai sejak 2018 hingga kini belum rampung. Bahkan dua ruang kelas lama sudah dibongkar, namun kelanjutan pembangunannya masih belum jelas.

“Bagaimana Ibu Kadis, kapan ada anggaran untuk kelanjutan pembangunan gedung dua lantai ini,” kata Ketua Bapemperda DPRD Sulut itu.

Ia juga menyoroti distribusi tenaga pendidik. Vionita menilai penempatan guru yang jauh dari domisili berdampak terhadap kesejahteraan dan efektivitas kerja tenaga pendidik, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam kegiatan reses di Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Vionita mengaku menemukan adanya guru asal Minahasa Selatan yang mengajar di wilayah tersebut. Kondisi itu menurutnya menunjukkan masih belum meratanya distribusi tenaga pendidik di daerah kepulauan.

Ia menyebut banyak guru harus meninggalkan keluarga dan mengeluarkan biaya transportasi cukup besar hanya untuk menjalankan tugas mengajar.

“Kasihan nasib mereka, gaji mereka bahkan habis hanya untuk transportasi apalagi jika ditugaskan ke pulau-pulau yang jauh dari domisili atau tempat tinggal mereka,” tegas Srikandi Dapil Nusa Utara.

Vionita meminta Dinas Pendidikan Provinsi segera melakukan penataan distribusi guru agar persoalan tersebut tidak terus berlarut. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan peserta didik di wilayah kepulauan.

Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari delapan tahun. Menurutnya perlu dilakukan penyegaran demi peningkatan kualitas manajemen sekolah.

Vionita turut memberikan perhatian terhadap posisi Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang hingga kini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Menurutnya, status Plt yang berkepanjangan dapat menghambat efektivitas pengambilan keputusan strategis di sektor pendidikan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Femmy Suluh, menjelaskan keterbatasan anggaran fisik membuat pemerintah harus melakukan revitalisasi sekolah secara bertahap.

“Data pusat menunjukkan 53 persen sekolah di Sulut rusak berat. Pak Menteri menyampaikan perbaikan ini membutuhkan waktu sekitar lima tahun. Syarat utama bantuan pusat adalah keakuratan data di Dapodik,” jelas Femmy.

Ia juga mengakui masih adanya kendala pembaruan data oleh operator sekolah terkait kondisi ruang kelas.

“Ini jadi pekerjaan rumah kami. Kami terus melakukan pembinaan agar data ruang kelas di Dapodik sesuai fakta lapangan, sehingga bantuan pusat bisa turun tepat sasaran,” ujarnya.