RRI.CO.ID, Tahuna – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, SST, M.Se, menjelaskan, fokus BPS saat ini pada indikator kemiskinan makro. Indikator kemiskinan makro berbeda dengan kemiskinan mikro yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Kemiskinan makro diukur berdasarkan konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan.
“Jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan, ia dikategorikan miskin. Sebaliknya, jika terpenuhi, ia dianggap bukan penduduk miskin,”katanya dalam acara Dialog Interaktif di Prosatu RRI Tahuna,(27/2/2026).
Dalam penghitungan, kebutuhan makanan menggunakan 52 komoditas nasional seperti padi, umbi-umbian, sayur, buah, ikan, dan daging, sedangkan kebutuhan nonmakanan ada 47 sampai 51 komoditas tergantung wilayah.
“Faktor harga juga penting, karena harga stabil memungkinkan intervensi pengentasan kemiskinan lebih efektif,”ujarnya.
Eko Siswanto menambahkan, standar konsumsi minimal makanan adalah 2.100 kilokalori per kapita per hari, sesuai rekomendasi Organisasi Pangan Dunia (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dengan indikator ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman yang jelas untuk merancang kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. (alvrina)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....