RRI.CO.ID, Tahuna - Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi menjadi perhatian dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD mempertanyakan realisasi target PAD yang belum tercapai pada masing-masing perangkat daerah pengampu.
Wakil Ketua I DPRD Sangihe, Risal Paulus Makagansa, menyoroti penerimaan retribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan Daerah.
Khusus Dinas Perindag, realisasi pada semester pertama belum mencapai target tahunan yang nilainya lebih dari Rp2 miliar.
Menurutnya, hingga pertengahan tahun seharusnya realisasi sudah berada di kisaran 50 persen.
Paul Makagansa menegaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki dasar hukum untuk melakukan penagihan retribusi melalui peraturan daerah.
"Untuk penagihan retribusi sudah ada payung hukumnya, yakni peraturan daerah untuk dilaksanakan. Kalau Perindag ini kan sudah disiapkan pemerintah, tinggal menagih saja. Hukumnya juga sudah ada. Apa yang menjadi sulit," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindag Sangihe, Trenof Pontoh, menjelaskan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya adalah kondisi perekonomian yang berdampak pada pendapatan dan omzet para pelaku usaha yang menempati fasilitas milik pemerintah daerah.
Selain itu, maraknya aktivitas perdagangan melalui pasar daring turut memengaruhi pendapatan pelaku usaha yang berjualan di fasilitas pasar pemerintah.
Pontoh mengatakan terdapat pula sejumlah persoalan teknis di lapangan yang menjadi kendala dalam memaksimalkan penagihan retribusi sesuai target.
"Meski realisasi pada semester pertama belum memenuhi target, Dinas Perindag berkomitmen melakukan optimalisasi penerimaan daerah melalui berbagai langkah penagihan dan evaluasi," ucapnya.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan realisasi PAD sehingga target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 dapat tercapai hingga akhir tahun.
(Anton)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....