RRI.CO.ID, Tahuna - Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Cabang Sangihe, Johan Adler Fredrik Lukas, mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dana kampung, termasuk kasus di Kampung Beha yang telah menjerat tiga orang. Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Interaktif Pro 1 RRI Tahuna, Rabu 22 juli 2026.

Menurut Johan, dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah kasus yang melibatkan kapitalaung dan perangkat kampung. Ia berharap proses penanganan terhadap dugaan kasus lain yang masih berada pada tahap penyelidikan maupun penyidikan dapat terus dilanjutkan secara profesional serta perkembangan penanganannya dipublikasikan kepada masyarakat.

Johan menilai keterbukaan informasi penting dilakukan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penegakan hukum, khususnya terhadap perkara yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa atau dana kampung. Transparansi dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Selain penindakan, Johan juga mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan ke sekolah, desa, dan kampung mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi prioritas agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak dini.

Ia menambahkan, sosialisasi yang melibatkan kapitalaung, perangkat kampung, hingga bendahara kampung dinilai memberikan dampak positif. Berdasarkan pengamatannya, pemahaman aparatur kampung terhadap tata kelola keuangan semakin meningkat sehingga potensi penyalahgunaan dana desa cenderung berkurang.

Di sisi lain, Johan mengungkapkan pihaknya juga menerima berbagai keluhan masyarakat terkait proses penanganan perkara pidana. Salah satu yang sering disampaikan adalah lamanya proses pemenuhan petunjuk jaksa hingga suatu perkara dinyatakan lengkap atau P-21, karena berkas perkara beberapa kali dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

Johan berharap sosialisasi mengenai mekanisme proses hukum juga terus ditingkatkan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai tahapan penanganan perkara akan membantu masyarakat memahami alasan di balik lamanya proses hukum serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan.(Azizah)