RRI.CO.ID,Tahuna - Ketua LSM Kadademahe, Marslem Pulumbara, menilai penanganan pengaduan masyarakat terkait kasus perempuan dan anak masih menghadapi berbagai kendala di Kabupaten Kepulauan Sangihe hingga kini.

Menurutnya meski data resmi menunjukkan kecenderungan penurunan kasus, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya yang masih terjadi di tengah masyarakat luas.

Marslem mengatakan masih banyak laporan masyarakat yang tidak berlanjut ke proses hukum maupun penanganan oleh instansi teknis karena berbagai kendala yang masih dihadapi.

"Sejumlah persoalan, lanjutnya, masih tertahan pada tingkat kampung akibat berbagai alasan, termasuk pelaku yang memiliki pengaruh maupun kedudukan tertentu di lingkungan masyarakat setempat,"kata Marslem.

Marslem juga menyoroti penyelesaian perkara melalui mekanisme adat yang dinilai masih menjadi hambatan sehingga sejumlah kasus tidak terungkap, padahal penegakan hukum tetap diperlukan bersama.

Ia mengungkapkan sebagian besar korban merupakan perempuan dan anak, sedangkan pelaku kerap berasal dari lingkungan terdekat, seperti ayah sambung, paman, kakek, maupun kerabat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kini didukung Unit Pelaksana Teknis Daerah, meski keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan.

"Saat ini, personel UPTD disebut hanya berjumlah dua orang sehingga dinilai belum memadai menjangkau wilayah Kepulauan Sangihe yang luas serta menangani berbagai pengaduan masyarakat,"kata Marslem.

Karena itu, Marslem mendorong Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe memperkuat kelembagaan, menambah personel, serta dukungan operasional agar perlindungan perempuan dan anak semakin optimal.(Jumel)