RRI.CO.ID,Tahuna - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu 15 Juli 2026.

Laporan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 yang diajukan Kementerian Keuangan kepada Badan Anggaran DPR RI.

Menteri Nusron menyampaikan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp6,128 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp6,401 triliun keseluruhan.

Dalam rapat, Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran, termasuk tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar.

"Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tahun 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran melalui dua tahapan guna mendukung belanja pegawai dan program prioritas nasional,"kata Menteri Nusron dilansir Humas Kantah Sangihe.

Tahap pertama relaksasi sebesar Rp766,4 miliar dialokasikan bagi belanja pegawai non-ASN berstatus PPPK, sedangkan tahap kedua Rp666,9 miliar mendukung layanan, sarana, manajemen, serta PNBP.

Usai menerima laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kementerian ATR/BPN memperkuat pengelolaan keuangan negara berbasis kinerja, keluaran, hasil, serta dampak.

Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme check and balance untuk mencegah penyimpangan, temuan berulang, serta kerugian negara pada seluruh program prioritas nasional.

Rapat dihadiri Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, pejabat pimpinan tinggi, serta jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan mengikuti secara daring.(Jumel)