Sekjen ATR/BPN Paparkan Progres Tujuh Layanan Prioritas kepada Komisi II DPR RI

RRI.CO.ID,Tahun - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dalu Agung Darmawan, memaparkan perkembangan tujuh layanan prioritas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu 1 Juli 2026.

Pemaparan tersebut disampaikan sebagai bagian penyederhanaan regulasi seluruh layanan prioritas guna mempercepat, mempermudah, serta meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalu Agung Darmawan menjelaskan, sepanjang tahun 2025 total volume tujuh layanan prioritas mencapai 6.481.784 berkas atau setara 78 persen dari keseluruhan layanan pertanahan nasional.

"Tujuh layanan prioritas meliputi pengecekan sertipikat, SKPT, hak tanggungan elektronik, roya, peralihan hak, pendaftaran surat keputusan, serta perubahan HGB atau Hak Pakai menjadi Hak Milik,"ujar Dalu Agung Darmawan di lansir Kantah Sangihe.

Transformasi layanan elektronik menghasilkan kemajuan signifikan melalui pengembangan hak tanggungan elektronik, informasi pertanahan, serta layanan peralihan elektronik yang memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi sumber daya manusia.

Menurutnya hingga kini, permohonan pengecekan elektronik mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah elektronik sebanyak 1.516.709 layanan di seluruh Indonesia.

Sekjen ATR/BPN menyebut hingga Juni 2026 telah diterbitkan 5.727.063 hak tanggungan elektronik bernilai Rp5.792 triliun, didukung 4.540 mitra kreditur, memperkuat pembiayaan nasional dan kepercayaan publik.(Jumel)