RRI.CO.ID, Tahuna - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar rapat paripurna dalam rangka pembatalan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Dewan pasca diterima Surat dari DPC PDIP.

Sebelumnya DPRD dalam rapat paripurna juga telah menunjuk dan mengesahkan Marvein Hontong sebagai PLT Ketua DPRD Sangihe sebagai respon atas pergantian yang dilakukan oleh Partai Politik pengusung dari Ferdy Sondakh, SE kepada D.R. Tampi.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Risald Paulus Makagansa usai memimpin Paripurna menjelaskan bahwa kesalahan tersebut berawal dari penafsiran Pasal 68 ayat 4 Tata Tertib DPRD.

“Pembatalan ini dilakukan dikarenakan ada kesalahan tafsir dari pasal yang ada dalam tata tertib DPRD. Karena dalam Pasal 68 poin keempat dinyatakan apabila Ketua DPRD berhenti, para wakil ketua menentukan salah seorang untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan dilantiknya ketua definitif,” kata Makagansa.

Menurutnya, pimpinan DPRD sebelumnya memahami bahwa penunjukan pelaksana tugas harus dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan melalui rapat paripurna.

“Pemahaman tentang Tatib dipahami oleh kami bahwa pelaksana tugas itu harus diberitaacarakan dan diparipurnakan. Di situ kekeliruannya. Harusnya pelaksana tugas ini melekat karena pimpinan DPRD itu kolektif kolegial,” Jelasnya.

Rizal menegaskan bahwa status Pelaksana Tugas Ketua DPRD tidak dapat ditetapkan hanya melalui berita acara internal DPRD, melainkan harus didasarkan pada keputusan gubernur.

Dalam penjelasannya, Waka I juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini hak protokoler Ferdy Sondakh sebagai Ketua DPRD masih melekat karena keputusan gubernur terkait pemberhentiannya belum diterbitkan.

Pembatalan berita acara tersebut menjadi langkah koreksi administratif yang ditempuh DPRD Sangihe untuk menyesuaikan mekanisme pergantian pimpinan dewan dengan ketentuan tata tertib dan regulasi yang berlaku. (Anthon)