RRI.CO.ID,Tahuna -Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut ) menggelar Rapat Koordinasi Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa 12 Mei 2026.

Rapat tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling memgatakan penataan aset daerah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Saya tegaskan bahwa sertifikasi aset adalah langkah nyata untuk menutup celah korupsi dan menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini menjadi tantangan,"kata Yulius.

Menurutnya setiap jengkal lahan milik negara di Sulut harus memiliki kepastian hukum yang jelas.

Gubernur Yulius menjelaskan Kebahagiaan dan kebanggaan masyarakat adalah kepercayaan dari Pemerintah Pusat.

"Sulawesi Utara secara resmi ditunjuk sebagai Pilot Project Nasional Transformasi Layanan Pertanahan. Ini adalah bukti nyata apresiasi atas kesiapan kelembagaan dan komitmen kami dalam reformasi birokrasi yang progresif," kata Gubernur Sulut.

Melalui kolaborasi ini, kami fokus pada empat pilar utama yaitu percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah, Integrasi layanan digital pertanahan dan tata ruang,

Selain itu Penguatan pengawasan bersama KPK untuk memberantas pungutan liar dan mafia tanah, serta optimalisasi tata ruang guna mendorong investasi.

"Saya berharap, langkah ini mampu menekan konflik pertanahan secara signifikan dan meningkatkan kepercayaan investor di Bumi Nyiur Melambai,"tegas Yulius.(Jumel)