RRI.CO.ID, Tahuna - Program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menjadi perhatian publik menyusul polemik di media sosial yang melibatkan salah satu alumninya. Peristiwa tersebut memicu diskusi luas mengenai komitmen kebangsaan dan kewajiban pengabdian penerima beasiswa setelah menyelesaikan studi.

Polemik mencuat setelah seorang alumni LPDP mengunggah pernyataan di media sosial yang menyebut, “cukup saya yang WNI, anak jangan,” merujuk pada status kewarganegaraan anaknya di luar negeri. Unggahan tersebut menuai kritik tajam dari warganet karena dinilai tidak mencerminkan semangat kebangsaan, terlebih dana pendidikan yang diterima bersumber dari negara.

LPDP merupakan program beasiswa pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul melalui pendanaan pendidikan jenjang magister (S2) dan doktor (S3), baik di dalam maupun luar negeri. Pembiayaan mencakup biaya kuliah, biaya hidup, hingga kebutuhan penunjang akademik lainnya. Dana tersebut bersumber dari Dana Abadi Pendidikan yang dikelola negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana LPDP berasal dari pajak rakyat dan dialokasikan sebagai investasi jangka panjang pembangunan SDM Indonesia.

“Itu uang dari pajak (rakyat) dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu,” ujar Purbaya dalam pernyataannya.

Ia menekankan, penerima beasiswa memiliki kewajiban kembali ke Indonesia dan berkontribusi sesuai masa ikatan dinas yang telah ditetapkan. Pemerintah, kata dia, tidak akan segan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap komitmen tersebut.

Polemik yang berkembang dinilai menjadi momentum penguatan tata kelola sekaligus pengingat bahwa LPDP bukan sekadar fasilitas pendidikan, melainkan amanah negara untuk membangun Indonesia melalui ilmu dan pengabdian.