RRI CO.ID, Tahuna - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Max H. V. Pangimangen, SH, M.Th, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian persoalan administrasi agar pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terganggu dan segera kembali berjalan normal.

Hal tersebut disampaikan Max Pangimangen saat berdialog langsung di Studio Prosatu RRI Tahuna dalam Program Dialog Interaktif, Kamis 5 Februari 2026, bersama Koordinator MBG Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Monisye Lesawengen, S.Tr.Keb., M.Kes, yang hadir melalui sambungan telepon.

Menurut Ketua Komisi II, persoalan kekurangan anggaran telah terjawab dan tidak menjadi masalah, karena penghentian sementara operasional dapur MBG diketahui murni disebabkan oleh proses administrasi pergantian yayasan pengelola.

Namun demikian, ia menyayangkan terjadinya pergantian yayasan yang berdampak langsung pada terhentinya pelayanan, sebab hal tersebut berpengaruh terhadap penerima manfaat, khususnya anak-anak yang selama beberapa hari tidak menerima makanan bergizi seperti biasanya.

"Max Pangimangen menilai kurangnya koordinasi dan publikasi informasi menjadi persoalan tersendiri."sehingga di tengah masyarakat muncul asumsi bahwa terhentinya program disebabkan oleh tidak adanya anggaran,".

Ia mencontohkan, sejumlah anak penerima manfaat yang ditemuinya mengaku tidak memahami situasi yang sebenarnya dan hanya menilai bahwa mereka tidak makan karena tidak ada dana, padahal permasalahannya bersifat administratif.

Sebagai lembaga pengawas dan regulator di daerah, DPRD Sangihe, kata dia, perlu mencermati secara serius kemungkinan terjadinya pergantian yayasan di masa mendatang agar tidak berulang dan tidak berdampak pada pelayanan masyarakat.

Ketua Komisi II menegaskan, tujuan besar pemerintah pusat melalui program MBG sangat baik, namun apabila di tingkat pelaksana terjadi pergantian manajemen yang tidak terkelola dengan baik, maka dampaknya bisa fatal bagi tumbuh kembang anak-anak penerima manfaat.

Ia menambahkan, pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh dalam pengawasan dan pendampingan, bahkan menempuh langkah-langkah ekstra demi memastikan tidak adanya kekosongan pelayanan gizi bagi anak-anak di Kabupaten Kepulauan Sangihe.(Azizah)