RRI.CO.ID, Surakarta- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali menerbitkan peringatan dini terkait potensi meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi seiring memasuki puncak musim penghujan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sekitar 80 persen wilayah Boyolali diprediksi mengalami intensitas hujan tertinggi pada Januari hingga Februari 2026., kondisi yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, serta angin kencang di sejumlah wilayah rawan.

Menurut Pelaksana BPBD Boyolali, Suratno,SH,MH dalam Obrolan Astacita Pro 4 Surakarta Rabu, 28 Januari 2026, karakter geografis Boyolali yang didominasi kawasan lereng dan wilayah pertanian menjadikan daerah ini rentan terhadap dampak cuaca ekstrem tahunan. “Dengan hujan intensitas tinggi dan durasi panjang berisiko meningkatkan kejenuhan tanah, meluapkan sungai-sungai kecil, serta memicu longsor susulan, terutama di wilayah perbukitan dan permukiman yang berada di dekat aliran air,” katanya.

Meski berbagai upaya mitigasi telah dilakukan, kejadian bencana di beberapa titik masih cenderung berulang, menandakan bahwa tantangan utama tidak hanya pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada konsistensi penerapan dan pengambilan keputusan di lapangan. Dalam upaya mengurangi risiko, BPBD Boyolali bersama pemerintah daerah terus memperkuat langkah mitigasi, baik secara struktural maupun nonstruktural. 

emetaan wilayah rawan, peningkatan sistem peringatan dini, serta sosialisasi kesiapsiagaan kepada masyarakat dilakukan sebagai bagian dari antisipasi menghadapi puncak musim hujan yang masih berlangsung. Kerja sama lintas sektor juga menjadi fokus utama dalam pengurangan risiko bencana. 

BPBD menggandeng komunitas relawan, aparat desa, serta unsur masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan berbasis komunitas. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respons awal saat kondisi darurat terjadi, sekaligus mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat di tingkat desa.

“Salah satu hasil dari kolaborasi tersebut adalah terbentuknya Desa Tangguh Bencana, yang menjadi ujung tombak kesiapsiagaan di tingkat lokal,” ujar Suratno.  Melalui desa tangguh, masyarakat didorong untuk mengenali risiko di lingkungannya sendiri, memahami tanda-tanda bahaya, serta mengetahui langkah yang harus diambil sebelum dan saat bencana terjadi.

Meski demikian, tantangan masih terlihat pada perubahan perilaku dan budaya risiko di masyarakat. Informasi peringatan dini yang semakin cepat belum sepenuhnya diikuti dengan tindakan preventif, terutama evakuasi dini. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi berkelanjutan agar pengalaman bencana sebelumnya benar-benar menjadi pembelajaran kolektif. Suratno mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, memantau informasi resmi cuaca dan kebencanaan, serta tidak ragu mengambil langkah antisipasi demi keselamatan. 

Dengan mitigasi yang berkelanjutan dan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, relawan, dan warga, diharapkan terwujud masyarakat tangguh bencana. Masyarakat yang lebih siap menghadapi cuaca ekstrem tahunan. (Wiwik)