KBRN, Surakarta: Desa Tlogowatu di Kecamatan Kemalang, Klaten, menghadapi tantangan berat akibat kekeringan berkelanjutan yang memaksa sebagian besar warganya, terutama di wilayah perbukitan, bergantung pada pasokan air bersih dari luar. Upaya penanggulangan terus dilakukan oleh Pemerintah Desa bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Kekeringan yang melanda Tlogowatu, sebuah desa di lereng Gunung Merapi, telah berlangsung cukup lama. Data menunjukkan bahwa di beberapa dusun, warga sudah mulai membeli air bersih secara mandiri sejak awal musim kemarau.

Meskipun dropping air dari berbagai pihak telah rutin dilakukan, tantangan geografis dan minimnya sumber air jangka panjang membuat masalah ini terus berulang. Kepala Desa Tlogowatu, Suprat Widoyo, mengungkapkan bahwa krisis air bersih menjadi momok tahunan bagi warganya.

"Saat ini, sebagian besar warga kami mengandalkan dropping air dari BPBD dan juga swadaya membeli. Satu tangki 5.000 liter bisa mencapai harga hingga Rp 230.000 untuk wilayah atas karena akses yang sulit," ujar Kades Suprat,kepada RRI, Senin (29/9/2025) dalam wawancara bersama presenter Aditya wardhana

Lanjutnya, upaya pengeboran sumur dalam (geolistrik) sudah berulang kali dilakukan, namun hasilnya tidak maksimal. "Hanya ada satu titik di RW 06 yang berhasil dan itu pun hanya cukup untuk sekitar 67 Kepala Keluarga (KK). Selebihnya, air yang keluar dari sumur bor cepat habis dan tidak bisa diandalkan," ucapnya, menyoroti kompleksitas solusi infrastruktur di wilayah tersebut.

Menanggapi situasi ini, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Klaten, Syahruna, memastikan bahwa penyaluran bantuan air bersih menjadi prioritas utama penanganan bencana kekeringan di Tlogowatu dan wilayah terdampak lainnya di Klaten."Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Tlogowatu dan pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Dropping air dilakukan secara rutin, baik dari alokasi dana BPBD maupun melalui bantuan dari instansi lain seperti Polres atau lembaga sosial," ucapnya.(Aditya Wardana)