Polemik Pengelompokan Kemiskinan Bansos

RRI.CO.ID, Surakarta – Adanya polemik Desil belakangn ini membuat komentar pagi RRI Surakarta pada buletan Warta Pagi Rabu (26 Agustus 2026) tertarik untuk mengupas hal tersebut.

Seperti yang disampaikan Ketua Tim Pemberitaan RRI Surakarta Agus Yoga, Sistem Desil atau sistem pengelompokan masyarakat dalam DTSEN atau sistem integrasi data lintas kementerian merupakan langkah besar pemerintah untuk memastikan bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran, adil, dan transparan. Dengan adanya sistem ini, penentuan penerima bantuan tidak lagi berdasarkan perkiraan, tetapi menggunakan data yang lengkap dan terukur.

Untuk diketahui kata Agus, pemerintah memberlakukan desil untuk beragam jenis subsidi, seperti penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga proses masuk sekolah jalur afirmasi, sebagai upaya agar bantuan bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu kebijakan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pembengkakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.

Pada dasarnya, subsidi itu diberikan kepada masyarakat yang paling tidak mampu. Sehingga masyarakat yang sudah dianggap mampu semestinya tidak perlu subsidi.

Berpandangan, kriteria antara masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat mampu bisa bergeser-geser atau bisa adjustable. Sehingga kondisi itu menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah karena juga harus mempertimbangkan kondisi kondisi fiskal.

Sehingga jika fiskal terbatas, otomatis subsidi juga harus lebih skala prioritas dan ketat kriteria yang mendaptkan subsidi, supaya APBN tidak membengkak.

Tak dapat dipungkiri, anggaran untuk subsidi yang ada pada saat ini sebenarnya memang otomatis mengalami peningkatan karena harga biaya energi yang terkerek di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Oleh sebab itu, di tengah kondisi tersebut, semestinya subsidi yang dialokasikan harus lebih tepat sasaran.

Dengan mengencangkan kebijakan subsidi berdasarkan desil-desil tertentu, diharapkan tidak terjadi inclusion error ataupun exclusion error. Dengan kata lain, diharapkan subsidi bisa benar-benar menjadi lebih tepat sasaran.