Transportasi Solo Perlu Sinergi Antarinstansi

  • 21 Sep 2026 13:05 WIB
  •  Surakarta

RRI.CO.ID, Surakarta – Transportasi publik menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di Kota Surakarta. Hal tersebut dibahas dalam dialog interaktif RRI Surakarta, Rabu, 16 September 2026 bersama Dr. Budi Yulianto dan Taufik Mohammad, S.SIT., M.T.

Pengamat Transportasi UNS, Dr. Budi Yulianto, mengatakan transportasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, layanan angkutan umum perlu dijaga keberlangsungannya oleh pemerintah.

"Pengembangan transportasi perlu menggunakan konsep seamless transport. Konsep tersebut menghubungkan berbagai moda dari titik awal hingga tujuan perjalanan, " ujarnya.

Menurut Budi, integrasi juga membutuhkan trotoar, jalur sepeda, penyeberangan, dan jaringan angkutan umum. Infrastruktur tersebut mendukung perjalanan masyarakat sejak titik awal hingga tujuan.

Kepala Dishub Surakarta, Taufik Mohammad, S.SIT., M.T. mengatakan integrasi transportasi terus dikembangkan melalui Batik Solo Trans. Layanan tersebut terhubung dengan bandara, stasiun, terminal, serta jaringan feeder.

Taufik mengatakan integrasi juga diterapkan melalui sistem pembayaran antarlayanan. Penumpang cukup membayar sekali untuk berpindah layanan dalam waktu tertentu.

"Untuk kelompok rentan, Pemkot Surakarta menerapkan tarif khusus bagi pelajar dan lansia. Penyandang disabilitas juga mendapat layanan gratis sesuai kebijakan pemerintah kota, " katanya.

Taufik menyebut aksesibilitas penyandang disabilitas masih menjadi perhatian dalam layanan Batik Solo Trans. “Kami belum menggunakan bus yang low deck,” ujarnya.

Pengembangan transportasi juga mencakup layanan lintas wilayah Solo Raya. Taufik mengatakan realisasi rute tersebut masih menghadapi kendala kewenangan dan keterbatasan anggaran.

Taufik berharap pembiayaan layanan lintas wilayah dapat dibahas bersama pemerintah daerah terkait. “Ini menjadi kolaborasi kita bersama, PR kita bersama,” ucap Taufik.

Sementara itu, Budi menilai pengembangan transportasi membutuhkan kolaborasi pemerintah, akademisi, dan instansi terkait. “Akademisi itu tidak bisa mengimplementasikan apa teori-teorinya,” ujar Budi. (CA)

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....