RRI.CO.ID, Surakarta - Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Boyolali menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan risiko bencana guna memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana hingga pasca-bencana pada Kamis, 30 Juli 2026 di kantor BPBD.

Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari BPBD Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti sekitar 27 peserta yang terdiri dari unsur BPBD, FPRB, Tim Reaksi Cepat (TRC), hingga perwakilan relawan.

Ketua FPRB Kabupaten Boyolali, Harnowo, menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting untuk memberikan pencerahan kepada para pemangku kepentingan terkait upaya penanganan bencana di Boyolali.

Dirinya juga mengatakan bahwa dari ancaman kekeringan di wilayah utara Boyolali, seperti Wonosegoro, Wonosamudro, serta sebagian Ampel dan Gladagsari, pihaknya telah merespon cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih.

"Hasilnya memberi pencerahan kepada teman-teman FPRB pada dasarnya untuk menghadapi pra-bencana maupun pasca bencana. Untuk saat ini memang wilayah Boyolali utara banyak yang kekurangan air dan dari FPRB mau ada pengiriman bantuan sekitar 23 tangki ke Wonosegoro, Ampel, dan Gladagsari," kata Harnowo.

Ditambahkan dirinya bahwa sosialisasi dan pertemuan ini juga untuk menjaga komunikasi yang baik antara Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dianggap sedikit berkurang.

"Harapan kita ke depan pihak FPRB dan BPBD bisa lebih harmonis dan saling berkomunikasi untuk penanggulangan kebencanaan," katanya menambahkan.

Selain kekeringan, Harnowo menambahkan bahwa FPRB juga mengantisipasi potensi kebakaran hutan di kawasan Gunung Merbabu dengan terus berkoordinasi bersama tim pemantau di lapangan.

Sebelumnya, FPRB juga sukses membantu penanganan krisis air di Selo melalui program pipanisasi. Sementara itu, Wakil Ketua FPRB Boyolali, Agung Nugroho, menyoroti pentingnya keterbukaan alur informasi dan komunikasi antara pemangku kebijakan di BPBD dengan relawan di tingkat dasar (grassroot).

"Kami berharap jalur komunikasi dan informasi kebencanaan dari pemangku kebijakan BPBD ke teman-teman relawan di grassroot bisa dibuka kembali. Kebencanaan itu milik semua, BPBD dengan keterbatasan anggaran dan personel pasti butuh disengkuyung bareng," ucap Agung Nugroho.

Selain itu, dikatakan Agung Nugroho juga bahwa dirinya mendorong teman-teman relawan untuk mulai melengkapi legalitas seperti badan hukum dan sertifikasi kemampuan, karena di era sekarang aspek administrasi itu juga sangat penting

Berdasarkan data pendataan tahun 2016, Kabupaten Boyolali memiliki sedikitnya 176 kelompok relawan dari berbagai klaster penanggulangan bencana. FPRB berharap dengan sinergi yang erat, komunikasi yang lancar, serta peningkatkan kapasitas relawan dapat mewujudkan Boyolali yang lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana. (JK)