RRI.CO.ID, Wonogiri - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan keadilan sosial sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Satya Graha, menilai capaian partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 sebesar 81,72 persen memang melampaui target nasional, namun angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas demokrasi.

"Kalau dilihat dari angkanya ini cukup baik karena target RPJMN 2020-2024 itu 79,5 persen. Tapi kita tidak hanya melihat angka," ujarnya Rabu 29 Juli 2026.

Menurut Satya, angka partisipasi hanya menunjukkan keberhasilan demokrasi secara prosedural. Sementara demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi substansial yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia menjelaskan, demokrasi tidak berhenti ketika masyarakat selesai memberikan suara di tempat pemungutan suara. Warga negara tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan publik, menyampaikan kritik, hingga berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

"Fatal kalau kita berpikir bahwa demokrasi berhenti setelah pemilu atau pilkada selesai. Masih ada rangkaian bagaimana partisipasi publik dalam proses bernegara," katanya.

Satya menilai sila keempat Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sila-sila lainnya. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, hingga keadilan sosial saling berkaitan sebagai fondasi demokrasi Indonesia.

Ia juga menyoroti pentingnya konsep hikmat kebijaksanaan dalam menentukan pilihan politik. Menurutnya, masyarakat harus menggunakan akal sehat tanpa tekanan, paksaan maupun praktik politik uang.

"Hikmat kebijaksanaan itu bicara tentang akal sehat. Memilih tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa iming-iming," ucapnya.

Selain itu, Satya mengingatkan bahwa tantangan demokrasi saat ini masih diwarnai politik uang, hoaks, dan polarisasi. Ketiga persoalan tersebut dinilai sama-sama berbahaya karena dapat menggerus kualitas demokrasi apabila tidak diatasi secara bersama-sama.

Ia menambahkan, media sosial dapat menjadi sarana memperkuat demokrasi apabila dimanfaatkan secara bijak. Sebaliknya, media sosial juga berpotensi memperbesar polarisasi jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan.

Dalam kesempatan itu, Satya mengajak generasi muda untuk memiliki rasa memiliki terhadap negara serta aktif mengawal jalannya pemerintahan, tidak hanya saat pemilu berlangsung.

"Negara ini milik kita semua. Aktif sebagai warga negara, mengkritisi kebijakan publik, mengawal janji-janji kampanye, dan mengapresiasi apabila itu baik," ujarnya.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Wonogiri terus memperkuat pendidikan pemilih selama masa jeda tahapan pemilu. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun demokrasi substansial sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang semakin baik.

"Kita semua bukan hanya KPU punya kewajiban untuk memperkuat demokrasi secara substansi. Demokrasi substansial itulah yang bertujuan menyelamatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, dan itu semua ada di Pancasila sebagai peta jalannya," katanya. (Ase)