RRI.CO.ID, Wonogiri - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wonogiri mulai menanamkan budaya demokrasi kepada siswa sejak hari pertama masuk sekolah melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Program bertajuk "Demokrasi: Pilihan, Keputusan, Tanggung Jawab" itu tidak hanya menghadirkan jajaran KPU sebagai narasumber, tetapi juga mendistribusikan modul dan materi pembelajaran ke seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Wonogiri.

Program tersebut merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPU Kabupaten Wonogiri dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VI. Melalui kolaborasi itu, pendidikan demokrasi diharapkan menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik sejak awal memasuki lingkungan sekolah.

Ketua KPU Kabupaten Wonogiri, Satya Graha, mengatakan pendidikan demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.

"Demokrasi tidak dimulai ketika seseorang datang ke TPS untuk memberikan suara. Demokrasi dimulai ketika seseorang belajar menentukan pilihan dalam kehidupan sehari-hari dan berani bertanggung jawab atas konsekuensinya," ujar Satya dalam rilisnya, Senin 27 Juli 2026.

Menurut Satya, kemampuan mengambil keputusan secara mandiri merupakan fondasi penting bagi lahirnya warga negara yang demokratis.

"Untuk menjadi warga negara yang demokratis, syarat pertama adalah menjadi pemimpin bagi diri sendiri," katanya.

Sebagai implementasi program, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri memberikan materi secara langsung kepada siswa baru di SMA Negeri 1 Wonogiri, SMA Negeri 2 Wonogiri, SMK Negeri 1 Wonogiri, SMK Negeri 2 Wonogiri, dan MAN Wonogiri. Seluruh narasumber menyampaikan materi yang sama agar pemahaman peserta mengenai demokrasi dan kepemiluan tetap seragam.

Jangkauan program diperluas dengan mendistribusikan modul pembelajaran serta bahan presentasi kepada seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Wonogiri. Langkah tersebut memastikan sekolah yang tidak menjadi lokasi kunjungan tetap memperoleh materi yang sama sehingga seluruh siswa baru memiliki kesempatan setara untuk mempelajari nilai-nilai demokrasi.

Materi yang diberikan tidak hanya membahas sistem pemilu dan pemilihan, tetapi juga mengajak siswa memahami praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga kehidupan bermasyarakat. Para siswa juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya literasi informasi untuk menghadapi tantangan demokrasi di era digital, seperti hoaks, disinformasi, politik uang, ujaran kebencian, dan polarisasi.

Penyampaian materi dikemas secara interaktif melalui diskusi, kuis, serta penggunaan media pembelajaran visual sehingga siswa lebih mudah memahami nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Melalui integrasi pendidikan demokrasi dalam MPLS, KPU Kabupaten Wonogiri berharap sekolah menjadi ruang awal pembentukan karakter generasi muda yang menjunjung tinggi integritas, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Program ini juga dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. (Ril/Ase)