RRI.CO.ID, Karanganyar - Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, menyambut positif penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Rekam jejak Sudaryono yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto selama 15 tahun dinilai menjadi modal kuat untuk memahami arah kebijakan serta tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adhe Eliana yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan MBG Karanganyar meyakini kepemimpinan baru ini akan membawa perbaikan tata kelola secara menyeluruh. Penguatan program MBG difokuskan untuk mengatasi stunting serta menyiapkan pemenuhan gizi anak menuju Indonesia Emas 2045.

“Pak Sudaryono ini sudah lama mendampingi Pak Prabowo semenjak 15 tahun lalu, sehingga paham betul arah pikiran dan konsep tata kelola MBG. Harapan kami tentu dengan ditetapkannya beliau menjadi Kepala MBG, perbaikan tata kelola di daerah bisa berjalan makin optimal,” ujar Adhe Eliana kepada wartawan, Jumat 24 Juli 2026.

Selain perbaikan manajemen pusat, Adhe menegaskan pentingnya integrasi program MBG dengan penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat bawah. Dapur-dapur MBG di Karanganyar diwajibkan menyerap bahan baku pokok dari para petani, peternak, serta UMKM lokal.

Sektor distribusi dan pasokan pangan tersebut diakomodasi melalui kerja sama intensif bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Skema ini dirancang agar perputaran anggaran program MBG dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa setempat.

“Kami sudah bertemu dengan asosiasi BUMDes untuk mendorong UMKM di sekitar dapur agar menjadi supplier bahan baku. Ini sesuai arahan agar pasokan makanan diserap dari ketahanan pangan wilayah lokal,” ujarnya.

Terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pengawasan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Karanganyar, Adhe menyebut saat ini ada lebih dari 100 unit yang telah beroperasi aktif. Jumlah tersebut sudah tersebar di seluruh wilayah kecamatan untuk melayani para siswa penerima manfaat.

Pemerintah pusat saat ini juga telah memberlakukan kebijakan moratorium pendaftaran unit dapur baru di seluruh daerah. Langkah ini diambil guna memfokuskan proses evaluasi, penyempurnaan standar operasional, serta pemetaaan ulang kesiapan unit yang ada.

“Untuk pendaftaran unit baru saat ini sudah dimoratorium oleh pusat dalam rangka evaluasi menyeluruh. Untuk wilayah Karanganyar sendiri jumlah penerima manfaat dan supplier pendukungnya sudah siap dan mencukupi,” kata Adhe.