RRI.CO.ID, Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta mengalokasikan anggaran senilai Rp12 miliar per tahun untuk program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Pada tahun ajaran baru ini, bantuan tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 20.000 murid dari keluarga tidak mampu pada jenjang SD dan SMP negeri.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, yang menargetkan dana dapat direalisasikan pada akhir bulan ini atau selambat-lambatnya bulan Agustus mendatang.

Dwi membeberkan program reguler BPMKS ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan pribadi penunjang belajar siswa.

Rincian besaran bantuannya adalah Rp450.000 untuk setiap siswa SD dan Rp600.000 untuk siswa SMP.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan guna meringankan beban orang tua dalam membeli tas, sepatu, buku, hingga berbagai kelengkapan seragam sekolah.

Untuk penyalurannya, Dinas Pendidikan menggandeng Bank Jateng dengan menggunakan sistem transaksi digital.

Anak-anak penerima BPMKS akan dibekali virtual account berisi saldo yang hanya bisa dibelanjakan ke Toko Mitra.

Toko-toko tersebut telah dikurasi secara khusus di dalam laman web dengan model marketplace, di mana saldo baru akan ditransfer ke rekening toko setelah barang benar-benar diterima oleh siswa.

"Bagi anak-anak yang mendapatkan akses BPMKS, dia tidak perlu harus beli langsung ke sekolah. Kami meminta sekolah untuk bekerja sama dengan Toko Mitra. Seragam batik atau olahraga khusus itu nanti dititipkan ke Toko Mitra, sehingga anak-anak bisa membelinya menggunakan saldo BPMKS," ujar Dwi, Senin, 20 Juli 2026.

Kebijakan ini memastikan pihak sekolah tidak diperkenankan menjual perlengkapan khas secara tunai kepada para siswa penerima bantuan afirmasi.

Segala kebutuhan identitas sekolah, termasuk seragam wajib seperti OSIS atau Pramuka, telah tersedia secara lengkap dalam bentuk paket di Toko Mitra, sehingga mempermudah mekanisme pengadaan.

"Jangan terlalu memaksakan diri. Terlepas saat ini misal anak SMP masih menggunakan seragam SD lamanya, atau saat olahraga masih pakai kaus rumah, bagi saya itu tidak mengurangi substansi proses belajarnya," kata Dwi.

Ia mewanti-wanti seluruh pihak sekolah untuk lebih bersikap fleksibel dan tidak memaksakan siswa baru agar segera mengenakan seragam baru sembari menunggu dana BPMKS cair.

Dwi berharap, keterlambatan proses pencairan ini tidak menjadi penghalang bagi anak-anak prasejahtera untuk tetap mendapatkan pengalaman yang menyenangkan pada masa pengenalan lingkungan maupun awal kegiatan belajar mengajar. (Dania)