RRI.CO.ID, Surakarta - Untuk menghindari gesekan dilapangan saat petugas melakukan razia terkait juru parkir liar atau illegal, di Kota Surakarta tentu mengacu pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir.
Komentar yang terangkum pada buletin Warta Pagi RRI Surakarta yang disampaikan Agus Yoga selaku editor rri.co.id Selasa (2 Juni 2026) ada hal yang bertolak belakang, sebagian saat menjadi menjadi juru parkir ada yang merasa mencari mencari nafkah, disisi lain warga ada yang merasa diminta biaya parkir dipaksa.
"Kondisi itu tentu perparkiran harus harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan benturan dilapangan antara petugas juru parkir dan warga yang menempatkan atau memarkir kendaraannya disuatu tempat," kata Agus Yoga.
Tentu ada hal yang harus berjalan seiring seperti, dari sisi Pemkot dan Petugas, tertib memang sesuatu yang baik namun dengan cara yang humanis.
Agus Yoga berpendapat, gesekan yang dapat menimbulkan berujung kekerasan karena cara penertiban yang kasar atau sepihak. Petugas seharusnya, melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu dengan memberikan sosialisasi Perwali 5/2024. Sebaiknya juga, petugas jukir mengenakan rompi/ID card.
Tak luput untuk menghindari suasana menegang dilapangan saat razia, tidak hanya dari pihak Satpol PP tetapi libatkan tokoh masyarakat, RT/RW, koperasi parkir. Bahkan jika jukir kita mengenal latar belakangnya, sebaiknya mereka diajak diskusi untuk kebaikan sesuai perda.
Selain itu, lakukan jalur aduan melalui call Center dan hotline yang telah ditentukan. Sera bagi warga atau jukir yang merasa dirugikan bisa lapor kepihak pemerintah daerah.
Untuk menjaga kondusifitas, tidak perlu dengan cara main hakim sendiri, meski mereka jukir liar tetap diarahakan ditertibkan dengan jalan keluar diarahkan ke koperasi parkir resmi atau BLK.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....