RRI.CO.ID, Surakarta – Keterbatasan kuota daya tampung di sekolah negeri akibat sistem zonasi menjadi atensi serius dari jajaran DPRD Kota Surakarta. Banyak keluarga miskin terpaksa mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta sehingga harus menanggung beban biaya pendidikan yang jauh lebih berat.

Guna mengatasi persoalan tersebut, legislatif mengusulkan program beasiswa penunjang khusus bagi masyarakat kurang mampu yang menempuh jalur swasta. Skema alternatif mekanisme bantuan ini sedang digodok secara intensif oleh lintas komisi bersama Dinas Pendidikan Surakarta.

Usulan ini mendapatkan penguatan penuh dari Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono. Hal tersebut ditegaskannya saat ditemui RRI pada Rabu, 27 Mei 2026, di mana ia menilai intervensi dana hibah pendidikan bagi siswa swasta dari keluarga miskin sudah menjadi kebutuhan mendesak.

"Masyarakat miskin yang sekolah di swasta tetap mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Lah sekarang itu kan terkendala karena zonasi sehingga kuota negeri itu kurang," ucap Daryono.

Daryono mengungkapkan, perjalanan panjang pemetaan kondisi ekonomi menunjukkan pentingnya intervensi anggaran dari pemerintah kota. Pihaknya berharap kebijakan beasiswa ini menjadi solusi nyata untuk menjaga daya beli serta kestabilan ekonomi makro di tingkat rumah tangga prasejahtera.

"Secara prinsip kita sangat sepakat dengan itu. Semangatnya dan insyaallah ini sedang proses untuk membuat itu menjadi kenyataan," kata Daryono menambahkan komitmen parlemen.

Saat ini jajaran legislatif di Komisi II dan Komisi IV tengah mengkaji alternatif penggunaan anggaran, baik berupa subsidi langsung APBD maupun opsi program orang tua asuh. Seluruh hasil formulasi tersebut akan dimaksimalkan agar dapat segera disahkan dalam KUA-PPAS pada bulan Juli mendatang. (Ryan Assyidiqi)