RRI.CO.ID, Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menyediakan suplai guru Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menggantikan ratusan tenaga pengajar non-ASN yang terancam berhenti bertugas.

Kebijakan pembatasan tenaga non-ASN yang mulai berlaku pada tahun 2027 dikhawatirkan akan memicu kekosongan besar-besaran di ruang kelas jika tidak disertai dengan solusi pengangkatan guru baru.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, mengungkapkan saat ini terdapat 154 guru non-ASN di Solo yang kontraknya akan berakhir pada Desember 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 105 guru P-P-P-K paruh waktu dan 49 honorer daerah. Persoalan semakin pelik mengingat sepanjang tahun 2026, Solo juga diprediksi kehilangan 250 guru yang memasuki masa pensiun.

"Posisinya saat ini mereka masih bertugas. Nah, kalau memang itu tidak boleh diperpanjang, saya minta pemerintah pusat wajib menyediakan penggantinya dari ASN," ujar Dwi Ariyatno saat memberikan keterangan, Jumat, 8 Mei 2026.

Jika akumulasi kekurangan guru pensiun dan penghapusan tenaga non-ASN digabungkan, maka Kota Solo membutuhkan sedikitnya 400 guru ASN baru untuk menjaga stabilitas layanan pendidikan.

Dwi menyayangkan kebijakan pusat yang dinilai kurang mempertimbangkan kondisi riil di daerah. Menurutnya, pemenuhan hak belajar siswa harus menjadi prioritas utama di atas aturan administratif. Secara tegas, Dwi menyatakan akan tetap mempertahankan guru non-ASN jika pemerintah pusat gagal menyediakan pasokan guru ASN yang cukup pada tahun depan.

Langkah ini diambil demi mencegah terjadinya kekosongan pengajar di sekolah-sekolah yang dapat merugikan siswa. Pihaknya tidak ingin fungsi layanan publik di bidang pendidikan terhenti hanya karena keterbatasan suplai pengawai dari pusat.

"Daripada sekolah kosong tidak ada yang ngajar, murid tidak dapat hak belajarnya, ya tetap guru non-ASN saya pertahankan," kata Dwi menambahkan.

Guna menyiasati kekosongan guru pada periode Januari hingga Juni 2026, Dinas Pendidikan Solo telah menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui skema magang lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Sebanyak 150 lulusan PPG dikerahkan untuk mengisi kelas-kelas yang kosong sebagai solusi jangka pendek di tengah belum adanya kejelasan kebijakan pengangkatan ASN guru dari pemerintah pusat. (Dania)